JurnalLugas.Com – Pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan setelah tiga peserta dilaporkan meninggal dunia dalam kurun waktu berdekatan.
Peristiwa tersebut mendorong munculnya desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi, pemeriksaan kesehatan, hingga pola pembinaan peserta.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengonfirmasi bahwa ketiga peserta yang meninggal berasal dari lokasi pendidikan yang berbeda. Masing-masing mengalami kondisi kesehatan yang berbeda pula selama mengikuti program pelatihan.
Peserta pertama, Anisa Muyassaroh, mengikuti pendidikan di lingkungan Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan.
Berdasarkan keterangan resmi Kemenhan, Anisa mengalami gangguan kesehatan pada pertengahan Juni sebelum akhirnya meninggal dunia akibat heat stroke yang disertai henti jantung.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa peserta tersebut sempat memperoleh penanganan medis awal dari fasilitas kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit.
Sementara itu, peserta kedua, Yonanda Muhammad Taufiq, yang menjalani pendidikan di Puslatpur Kodiklatad Baturaja, juga mengalami penurunan kondisi kesehatan saat mengikuti rangkaian kegiatan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, penyebab kematiannya dikaitkan dengan cardiac arrest atau henti jantung.
Kasus ketiga menimpa Novia Rahmadhani Sihotang yang mengikuti pendidikan di Pusbahasa Kodiklatau Jakarta.
Novia sempat mendapatkan perawatan dari tim kesehatan sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa karena kondisinya memburuk.
Menurut hasil pemeriksaan medis yang disampaikan Kemenhan, kondisi kesehatan Novia berkaitan dengan penyakit Tuberkulosis (TB).
Meski telah menjalani perawatan intensif, nyawanya tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni 2026.
Meninggalnya tiga peserta dalam satu program pelatihan memunculkan perhatian publik terhadap aspek keselamatan dan kesiapan fisik peserta sebelum mengikuti kegiatan berintensitas tinggi.
Kemenhan menyatakan belasungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa evaluasi tengah dilakukan bersama panitia seleksi nasional serta penyelenggara pendidikan.
Fokus evaluasi diarahkan pada penguatan pengawasan kesehatan dan mitigasi risiko selama pelatihan berlangsung.
“Kesehatan dan keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama,” kata Rico dalam keterangan singkatnya.
DPR Dorong Tes Kesehatan Independen
Di sisi lain, anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, meminta pemerintah memperkuat mekanisme seleksi calon pengelola Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara independen perlu menjadi syarat wajib sebelum peserta mengikuti pendidikan maupun retret pembinaan.
Imas menilai skrining kesehatan yang komprehensif dapat membantu mendeteksi risiko penyakit maupun keterbatasan fisik yang berpotensi membahayakan peserta saat menjalani aktivitas dengan intensitas tinggi.
Ia juga mengusulkan adanya skema pembinaan alternatif bagi peserta yang memiliki riwayat penyakit tertentu sehingga tetap dapat berkontribusi tanpa harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan fisik yang berat.
Menurut Imas, insiden yang terjadi harus menjadi momentum perbaikan tata kelola program. Selain memperkuat kualitas pelatihan, pemerintah perlu memastikan bahwa standar mitigasi risiko, pendampingan medis, pemetaan kemampuan fisik, serta pemantauan kesehatan dilakukan secara ketat sejak tahap rekrutmen.
“Tujuan mencetak manajer koperasi yang tangguh harus berjalan beriringan dengan perlindungan keselamatan peserta,” ujar Imas.
Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu agenda strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis koperasi.
Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dibentuk, tetapi juga oleh sistem perlindungan yang mampu menjamin keamanan seluruh peserta.
Dengan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur rekrutmen, pemeriksaan kesehatan, hingga pengawasan selama pelatihan, pemerintah diharapkan dapat mencegah kejadian serupa sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program pemberdayaan ekonomi tersebut.
Baca berita dan informasi terkini lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
