JurnalLugas.Com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi tekanan finansial yang semakin serius setelah dana tunai organisasi diperkirakan akan habis mulai Agustus 2026.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan berbagai program internasional apabila kontribusi dari negara-negara anggota tidak segera diterima.
Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Perencanaan Program, Keuangan, dan Anggaran, Chandramouli Ramanathan, mengungkapkan bahwa posisi kas organisasi saat ini berada pada titik yang mengkhawatirkan.
Menurutnya, anggaran reguler PBB tidak lagi memiliki ruang yang cukup untuk menopang kebutuhan operasional dalam beberapa bulan ke depan.
Ia menjelaskan bahwa cadangan dana yang tersedia diperkirakan hanya mampu menopang aktivitas hingga sekitar Agustus atau September.
Setelah itu, PBB bergantung pada pembayaran kontribusi dari negara-negara anggota agar roda organisasi tetap berjalan.
“Kondisi kas kami sangat terbatas. Kami berharap kontribusi dari negara anggota dapat segera diterima agar operasional setelah September tetap berlangsung,” ujar Ramanathan dalam konferensi pers, Rabu 01 Juli 2026.
PBB memperkirakan tahun anggaran 2026 akan ditutup dengan posisi kas yang hampir kosong. Situasi tersebut membuat organisasi internasional itu harus menjalankan berbagai kegiatan dengan pengelolaan anggaran yang jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya.
Menurut Ramanathan, perhatian utama kini tertuju pada pembayaran kontribusi dari dua negara dengan kewajiban terbesar, yakni Amerika Serikat dan China.
Keterlambatan pembayaran dari salah satu negara tersebut berpotensi mempercepat munculnya tekanan keuangan pada September mendatang.
Ia menambahkan, apabila pembayaran dilakukan sesuai jadwal, PBB memang masih dapat mempertahankan operasionalnya.
Namun, kondisi kas diperkirakan tetap akan menipis hingga mendekati nol pada penghujung 2026.
Sebaliknya, jika kontribusi yang diterima lebih kecil dari kewajiban atau mengalami penundaan, organisasi diperkirakan akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam membiayai berbagai program dan aktivitas internasional.
Krisis likuiditas seperti ini bukan hanya berdampak pada kegiatan administrasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi pelaksanaan misi perdamaian, bantuan kemanusiaan, pembangunan berkelanjutan, hingga berbagai program sosial yang dikelola PBB di berbagai negara.
Sejumlah pengamat menilai kepastian pembayaran kontribusi dari negara anggota menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas keuangan organisasi.
Dengan kebutuhan operasional yang terus meningkat, ketepatan waktu pembayaran dinilai menjadi kunci agar berbagai program global tetap berjalan tanpa hambatan.
Hingga kini, PBB masih menunggu realisasi pembayaran iuran dari negara-negara anggotanya sembari melakukan pengelolaan anggaran secara lebih efisien untuk menjaga keberlangsungan operasional hingga akhir tahun.
Baca berita internasional, ekonomi, dan perkembangan global lainnya di JurnalLugas.Com.
(Dahlan)
