JurnalLugas.Com – Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa kesepakatan kerangka kerja yang baru disepakati bersama Israel tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas pendudukan wilayah Lebanon.
Menurutnya, tujuan utama perjanjian tersebut adalah mengembalikan kendali negara melalui penguatan peran angkatan bersenjata Lebanon di seluruh wilayah nasional.
Pernyataan itu disampaikan Aoun saat menerima delegasi dari kalangan akademisi, organisasi profesi dokter, dan Ordo Maronit Lebanon di Istana Kepresidenan, Jumat (3/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Aoun menepis anggapan bahwa pemerintah Beirut memberikan legitimasi terhadap keberadaan militer Israel di wilayah Lebanon selatan.
“Kesepakatan ini bukan untuk membenarkan pendudukan, tetapi menjadi dasar agar tentara Lebanon dapat memperluas penguasaan negara atas seluruh wilayah,” ujar Aoun.
Pemerintah Lebanon Tegaskan Sikap Berdaulat
Aoun juga menegaskan kebijakan pemerintah diambil berdasarkan kepentingan nasional Lebanon tanpa dikaitkan dengan dinamika hubungan antara Iran dan Amerika Serikat.
Menurutnya, keputusan strategis negara harus lahir dari institusi resmi Lebanon, bukan dipengaruhi kepentingan pihak luar maupun kelompok tertentu.
Ia menilai pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan negara setelah bertahun-tahun kawasan selatan menghadapi ketidakstabilan akibat konflik bersenjata.
Tentara Lebanon Disiapkan Ambil Alih Keamanan
Presiden Aoun menyatakan pemerintah menaruh kepercayaan penuh kepada angkatan bersenjata Lebanon untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan setelah proses penarikan pasukan Israel berjalan.
Ia menegaskan militer memiliki kapasitas menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan keamanan masyarakat di wilayah selatan.
Penguatan peran tentara menjadi salah satu poin penting dalam implementasi kesepakatan yang telah dimediasi Amerika Serikat.
Penarikan Pasukan Dilakukan Bertahap
Kesepakatan yang dicapai pekan lalu mengatur dimulainya penarikan bertahap pasukan Israel dari dua kawasan percontohan di Lebanon.
Namun hingga kini belum ada jadwal resmi mengenai kapan seluruh pasukan Israel akan meninggalkan wilayah Lebanon.
Tahapan lanjutan akan disesuaikan dengan kesiapan tentara Lebanon mengambil alih pengamanan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap kelompok-kelompok bersenjata di luar struktur resmi negara, termasuk Hizbullah.
Pemerintah Lebanon memandang kesepakatan tersebut sebagai langkah awal untuk memulihkan kedaulatan negara dan membuka jalan bagi warga yang mengungsi agar dapat kembali ke tempat tinggal mereka.
Hizbullah Tolak Kesepakatan
Di sisi lain, Hizbullah menyatakan penolakannya terhadap kesepakatan tersebut.
Kelompok itu menilai isi perjanjian tidak memiliki legitimasi dan menentang adanya keterkaitan antara proses penarikan pasukan Israel dengan agenda pelucutan senjata kelompok bersenjata.
Menurut Hizbullah, syarat tersebut dianggap telah melewati batas yang tidak dapat diterima.
Konflik Masih Menyisakan Korban
Konflik yang terus berlangsung di Lebanon selatan telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar.
Data Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sedikitnya 4.298 orang meninggal dunia dan lebih dari 12 ribu lainnya mengalami luka-luka sejak eskalasi serangan yang dimulai pada awal Maret.
Selain korban jiwa, konflik juga menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan memaksa banyak keluarga mengungsi dari wilayah perbatasan.
Israel sendiri masih mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah kawasan Lebanon selatan yang telah diduduki selama bertahun-tahun.
Dalam perkembangan konflik terbaru, pasukan Israel juga memperluas penguasaan wilayah hingga lebih dari 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon.
Perkembangan implementasi kesepakatan tersebut diperkirakan akan menjadi perhatian komunitas internasional karena dinilai menentukan stabilitas kawasan Timur Tengah dalam beberapa bulan mendatang.
Ikuti berita internasional, geopolitik, dan informasi terkini lainnya hanya di JurnalLugas.Com: https://jurnallugas.com
(Dahlan)
