JurnalLugas.Com — Pemerintah menyiapkan perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan mengarahkannya ke bantuan tunai.
Uji coba skema tersebut direncanakan berlangsung pada kuartal I hingga II 2027, setelah proses pembaruan data penerima ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembenahan data menjadi tahap penting sebelum sistem baru diterapkan. Pemerintah ingin memastikan bantuan tidak lagi banyak salah sasaran.
“Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” ujar Luhut di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).
Dalam skema yang sedang disiapkan, bantuan nantinya dapat diberikan dalam bentuk tunai dengan mekanisme pengawasan tertentu.
Salah satu opsi yang disebut adalah penggunaan kupon agar dana bantuan tetap diarahkan untuk kebutuhan pokok, bukan pengeluaran yang tidak menjadi tujuan program.
Luhut menyebut besaran bantuan sekitar Rp5,4 juta per keluarga masih dalam pembahasan. Nilai tersebut belum menjadi keputusan final karena tetap menunggu kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, pemerintah mengembangkan sistem digital untuk memperbaiki akurasi penerima bansos.
Data akan dihubungkan dengan data kependudukan melalui Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Proses verifikasi juga dirancang memanfaatkan teknologi pengenalan wajah.
Masyarakat yang merasa memenuhi syarat tetapi belum masuk daftar penerima juga akan diberi ruang untuk mengajukan sanggah.
Mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara warga yang menerima bantuan meski tidak memenuhi kriteria dan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan tetapi belum terdata.
“Yang berhak, banyak juga yang tidak menerima,” kata Luhut.
Pemerintah akan menjadikan masa uji coba sebagai tahap evaluasi sebelum menentukan penerapan sistem secara lebih luas. Besaran bantuan dan mekanisme penyaluran final masih menunggu keputusan pemerintah.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(Catur)
