JurnalLugas.Com – Pemerintah kembali menggulirkan program bantuan pangan beras sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog resmi ditugaskan menyalurkan 997,2 ribu ton beras kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai 17 Agustus 2026.
Program bantuan pangan tahap kedua tersebut menjadi bagian dari kebijakan jaring pengamanan sosial yang disiapkan pemerintah di tengah upaya menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan bantuan pangan beras merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Menurut Amran, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada lebih dari 33 juta penerima dengan alokasi tiga bulan sekaligus.
“Setiap keluarga penerima akan memperoleh 10 kilogram beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 yang disalurkan dalam satu kali distribusi,” ujar Amran dalam keterangannya yang diterima JurnalLugas.Com, Minggu (2/8/2026).
Dengan skema tersebut, setiap keluarga akan menerima total 30 kilogram beras untuk tiga bulan alokasi, sehingga diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus mengurangi tekanan pengeluaran masyarakat.
Pemerintah menjadwalkan penyaluran bantuan dimulai bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menilai momentum tersebut dipilih karena memiliki makna simbolis sekaligus memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Penyaluran dilakukan serentak pada Agustus karena menjadi waktu yang tepat untuk memastikan bantuan segera diterima masyarakat di seluruh daerah,” kata Rachmi.
Selain menggandeng Perum Bulog sebagai pelaksana utama, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai titik distribusi bantuan.
Langkah itu dilakukan agar proses penyaluran semakin dekat dengan masyarakat sekaligus mengoptimalkan fungsi koperasi desa sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi nasional.
Rachmi menjelaskan, koperasi yang memiliki kapasitas gudang memadai dan berada dekat dengan permukiman warga dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penyaluran.
“Apabila koperasi desa memiliki fasilitas yang memadai dan mudah dijangkau penerima manfaat, tentu dapat dimanfaatkan sebagai titik distribusi bantuan pangan,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, pemerintah berharap distribusi berjalan lebih cepat, efisien, dan mengurangi kendala logistik, terutama di wilayah yang memiliki akses transportasi terbatas.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah memastikan data penerima bantuan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi terbaru yang telah diperbarui pada 10 Juli 2026.
Pemanfaatan basis data terbaru tersebut merupakan hasil koordinasi antara Bapanas, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar penyaluran semakin tepat sasaran.
Rachmi menyebut jumlah penerima pada tahap kedua masih sama dengan penyaluran sebelumnya, yakni 33.244.408 keluarga penerima manfaat.
“Kami menggunakan pembaruan data terbaru sehingga proses penyaluran diharapkan semakin akurat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran program, Bapanas juga meminta seluruh pemerintah daerah segera memperkuat koordinasi dengan kantor Perum Bulog di wilayah masing-masing.
Persiapan tersebut meliputi penentuan lokasi distribusi, kesiapan gudang penyimpanan, hingga sinkronisasi data penerima agar proses penyaluran tidak mengalami hambatan.
Pemerintah menargetkan tingkat realisasi penyaluran mencapai 100 persen, sehingga seluruh keluarga yang berhak dapat menerima bantuan sesuai jadwal.
Program bantuan pangan beras tahap kedua merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan sosial di bidang pangan.
Melalui surat penugasan tertanggal 30 Juli 2026, Bapanas secara resmi menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk periode Juli hingga September 2026.
Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan 997,2 ribu ton beras dengan dukungan anggaran mencapai Rp17,52 triliun.
Besarnya alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional di tengah dinamika ekonomi serta fluktuasi harga bahan pokok.
Program ini juga menjadi kelanjutan dari bantuan pangan tahap pertama yang dinilai berjalan efektif.
Pada penyaluran sebelumnya untuk alokasi Februari dan Maret 2026, pemerintah berhasil menyalurkan bantuan kepada 33,14 juta KPM atau sekitar 99,7 persen dari target nasional.
Selama tahap pertama, Perum Bulog telah mendistribusikan sekitar 664,88 ribu ton beras serta 132,97 ribu kiloliter minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat.
Keberhasilan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan distribusi tahap kedua agar seluruh bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
Dengan dimulainya penyaluran pada pertengahan Agustus mendatang, pemerintah berharap program bantuan pangan tidak hanya menjaga ketahanan pangan rumah tangga, tetapi juga ikut menopang stabilitas harga beras di pasar serta memperkuat daya beli masyarakat di berbagai daerah.
Ikuti berita ekonomi, pangan, kebijakan pemerintah, dan informasi bantuan sosial terbaru hanya di JurnalLugas.Com: https://jurnallugas.com/
(Soefriyanto)
