JurnalLugas.Com — Dugaan kelalaian dalam penyimpanan bahan makanan kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya bahan baku ikan yang tidak disimpan di dalam freezer hingga berjam-jam.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan sekitar 200 hingga 300 ekor ikan tidak dimasukkan ke freezer. Ikan tersebut justru dibiarkan berada pada suhu ruang selama sekitar 12 jam, bahkan lebih.
Kondisi itu menjadi salah satu fokus investigasi setelah sejumlah siswa di wilayah Berastagi, Kabupaten Karo, mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu MBG.
Sudaryono menyebut penyimpanan ikan pada suhu ruang dalam waktu lama sebagai persoalan serius dalam rantai pengolahan makanan.
Menurutnya, setiap bahan pangan yang digunakan untuk makanan penerima manfaat harus ditangani sesuai prosedur keamanan pangan.
“Tidak boleh ada kelalaian. Kami menerapkan zero tolerance,” kata Sudaryono saat menjenguk salah satu korban yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan, Minggu (16/8/2026).
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai kelayakan bahan pangan sebelum dimasak dan disajikan kepada penerima MBG. Meski demikian, status ikan sebagai makanan yang sudah rusak atau busuk tetap harus menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi resmi.
Yang menjadi perhatian BGN adalah bagaimana bahan baku tersebut bisa berada di luar freezer selama lebih dari setengah hari sebelum masuk dalam rangkaian pengolahan makanan.
Bagi program yang menyasar penerima dalam jumlah besar, persoalan seperti ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan teknis biasa.
Kelalaian dalam penyimpanan bahan pangan dapat berpengaruh terhadap keamanan makanan yang kemudian dikonsumsi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Sudaryono pun menegaskan bahwa pihak yang terbukti bertanggung jawab akan menghadapi sanksi berat. Tidak hanya dapur yang dapat dihentikan sementara, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga terancam dicopot dari jabatannya.
Bahkan, apabila kepala SPPG tersebut berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan terbukti melakukan kelalaian serius, BGN dapat mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat melalui Badan Kepegawaian Negara.
Menurut Sudaryono, persoalan keamanan pangan dalam MBG berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat. Karena itu, tidak ada ruang untuk mengabaikan prosedur hanya demi mengejar kelancaran distribusi makanan.
Ia juga membuka kemungkinan membawa kasus tersebut ke aparat penegak hukum apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur yang memenuhi proses hukum.
Peringatan keras kemudian disampaikan kepada seluruh pengelola dapur MBG di Indonesia. Kepala dapur, juru masak hingga petugas yang menangani bahan makanan diminta memahami dan menjalankan seluruh standar operasional prosedur (SOP).
Sudaryono meminta mereka yang merasa tidak sanggup menjalankan tanggung jawab tersebut untuk tidak memaksakan diri.
“Kalau tidak mampu, lebih baik mundur. Jangan sampai keselamatan orang dipertaruhkan,” ujarnya.
Kasus Karo menjadi perhatian serius karena menyangkut siswa SMA Negeri 1 Berastagi yang dilaporkan mendapat perawatan setelah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan MBG.
Pemerintah Kabupaten Karo disebut siap menangani para korban, sementara BGN melakukan penelusuran untuk mengetahui titik persoalan dalam proses penyediaan makanan.
Salah satu korban yang ditemui Sudaryono di ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) Rumah Sakit Haji Medan disebut menunjukkan perkembangan kondisi yang lebih baik setelah menjalani perawatan selama tiga hari.
Namun, pasien tersebut masih memerlukan perawatan intensif dan belum dapat dipindahkan dari ruang ICU. Sudaryono berharap kondisi korban segera pulih dan bisa kembali menjalani perawatan di ruang biasa.
Insiden di Karo sekaligus menjadi alarm bagi puluhan ribu dapur MBG yang beroperasi di berbagai wilayah. BGN menyebut sekitar 27.000 kepala dapur SPPG perlu meningkatkan pengawasan terhadap setiap tahapan, terutama penerimaan bahan baku, penyimpanan, proses memasak hingga makanan diterima dan dikonsumsi penerima manfaat.
Persoalan serupa sebelumnya juga muncul di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan seperti mual, muntah, diare dan pusing setelah menyantap makanan MBG.
Rangkaian kejadian tersebut membuat aspek keamanan pangan menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam pelaksanaan program MBG.
Makanan bergizi tidak cukup hanya memenuhi komposisi nutrisi. Bahan yang digunakan juga harus aman, disimpan dengan benar, diolah secara higienis dan dikonsumsi dalam kondisi yang memenuhi standar keamanan pangan.
Temuan ikan yang dibiarkan pada suhu ruang selama 12 jam atau lebih menjadi pengingat bahwa kesalahan pada satu tahapan kecil dapat membawa dampak besar ketika makanan tersebut diproduksi dan dibagikan kepada banyak penerima.
BGN kini dituntut memastikan evaluasi tidak berhenti pada pemberian sanksi. Pengawasan terhadap penerapan SOP, sistem penyimpanan bahan pangan dan kompetensi petugas perlu diperketat agar kasus keamanan pangan tidak kembali terjadi di dapur MBG lainnya.
Berita terbaru dan informasi terpercaya lainnya, baca selengkapnya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
