JurnalLugas.Com — Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Inggris kembali menghadapi tekanan. Washington dilaporkan membuka kemungkinan meninjau ulang dukungannya terhadap kendali Inggris atas Kepulauan Falkland atau Malvinas, di tengah tuntutan agar London menaikkan belanja pertahanannya secara signifikan.
Persoalan ini tidak berdiri sendiri. Washington sedang mendorong negara-negara sekutunya, khususnya anggota NATO, untuk mengambil porsi lebih besar dalam pembiayaan pertahanan. Inggris menjadi salah satu negara yang mendapat sorotan karena rencana peningkatan anggaran militernya dinilai belum memenuhi harapan AS.
Seorang pejabat senior AS menyebut Inggris perlu mengambil langkah yang lebih besar mengingat tantangan keamanan yang dihadapi negara-negara sekutu.
“Inggris perlu meningkatkan kontribusinya secara mendasar dan besar,” ujarnya, seperti dikutip Russia Today, Minggu (30/8/2026).
Tekanan tersebut membuat isu Falkland kembali masuk ke dalam perhitungan geopolitik. Selama puluhan tahun, Washington mengakui pemerintahan Inggris secara de facto di kepulauan tersebut, tetapi tidak secara tegas mengambil posisi mengenai klaim kedaulatan Inggris maupun Argentina.
Kini, posisi itu berpotensi menjadi alat tekanan diplomatik.
Perselisihan Falkland antara Inggris dan Argentina telah berlangsung hampir dua abad. Ketegangan berubah menjadi perang pada 1982 ketika Argentina melakukan invasi. Inggris kemudian mengirim pasukan dan merebut kembali kepulauan tersebut setelah 74 hari pertempuran.
Argentina di bawah Presiden Javier Milei menyambut peluang perubahan sikap Washington. Milei menyebut perkembangan tersebut sebagai kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Di sisi lain, persoalan utama Washington dengan London berada pada sektor pertahanan. Negara-negara NATO telah menyepakati peningkatan belanja keamanan hingga 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2035. Inggris masih mendorong target yang lebih rendah, yakni 3 persen pada 2030.
Rencana pertahanan Inggris yang diumumkan Juni juga menempatkan belanja pertahanan inti pada sekitar 2,7 persen PDB hingga 2029-2030. Kondisi fiskal dalam negeri membuat London menghadapi kesulitan untuk mencari tambahan dana miliaran poundsterling bagi sektor tersebut.
Ketegangan semakin rumit setelah perbedaan pandangan mengenai konflik dengan Iran. Inggris sempat menolak permintaan Washington terkait penggunaan pangkalan militernya untuk operasi terhadap Iran karena pertimbangan hukum. Sikap London kemudian berubah setelah Iran melakukan serangan terhadap aset militer Inggris.
Hubungan kedua negara juga masih dibayangi persoalan Kepulauan Chagos. Inggris sebelumnya menyepakati pengalihan kedaulatan kepada Mauritius dengan mempertahankan pangkalan militer melalui skema sewa jangka panjang. Namun, kesepakatan itu kemudian ditunda setelah mendapat kritik keras dari Presiden AS Donald Trump.
Jika ancaman peninjauan dukungan terhadap Falkland benar-benar diwujudkan, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut kepulauan yang disengketakan Inggris dan Argentina.
Langkah tersebut dapat menjadi sinyal bahwa Washington mulai menggunakan hubungan diplomatik dan keamanan sebagai alat untuk menekan sekutu agar mengikuti arah kebijakan pertahanannya.
Bagi Inggris, persoalan ini menjadi dilema. London harus menjaga hubungan strategis dengan Washington, tetapi pada saat yang sama menghadapi tekanan anggaran dan kepentingan nasionalnya sendiri.
Perkembangan selanjutnya akan menunjukkan apakah isu Falkland hanya menjadi kartu tekanan Washington atau benar-benar berubah menjadi kebijakan baru AS terhadap sengketa Inggris-Argentina.
Baca berita dan informasi aktual lainnya di JurnalLugas.Com.
(Handoko)
