JurnalLugas.Com – Bank Indonesia (BI) merespons maraknya penyebaran QR Code atau QRIS palsu di masyarakat dengan menegaskan bahwa keamanan QRIS adalah tanggung jawab bersama. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendrata, menekankan pentingnya peran baik pemilik usaha maupun pembeli dalam menjaga keamanan transaksi yang menggunakan QRIS.
Filianingsih menjelaskan bahwa BI telah merancang sistem pembayaran QRIS berdasarkan standar keamanan internasional. Namun, tetap diperlukan perhatian ekstra dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi. BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para merchant mengenai pentingnya menjaga keamanan QRIS.
“Pemilik merchant harus memastikan bahwa barcode QRIS mereka diawasi dengan ketat. Mereka juga perlu memantau setiap proses pemindaian QRIS oleh pembeli dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan berhasil,” ujar Filianingsih dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis, 20 Juni 2024.
Filianingsih juga mengingatkan bahwa setiap transaksi QRIS akan memberikan notifikasi kepada merchant. Oleh karena itu, penting bagi merchant untuk selalu memeriksa notifikasi tersebut guna memastikan bahwa transaksi berjalan dengan semestinya.
Di sisi lain, pembeli juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa QRIS yang mereka pindai sesuai dengan nama merchant yang dituju. Hal ini untuk menghindari penipuan yang bisa terjadi akibat penggunaan QRIS palsu.
Bank Indonesia bersama asosiasi terkait terus melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran QRIS berjalan dengan aman dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. “Pengawasan ini adalah tanggung jawab bersama antara BI, ASPI, dan semua pihak yang terlibat,” tambah Filianingsih.
Data pada Mei 2024 menunjukkan lonjakan transaksi pembayaran melalui QRIS sebesar 213,31% (year-on-year/yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 49,76 juta. Jumlah merchant pengguna QRIS juga telah mencapai 32,25 juta. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.
Bank sentral juga melaporkan kinerja yang kuat dari transaksi ekonomi dan keuangan digital. Transaksi BI-RTGS tercatat meningkat 0,16% (yoy) mencapai Rp14.557,29 triliun, sementara transaksi BI-FAST mencapai Rp701,61 triliun dengan pertumbuhan 53,08% (yoy). Transaksi digital banking juga menunjukkan peningkatan sebesar 10,82% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp5.570 triliun. Sementara itu, transaksi uang elektronik (UE) meningkat 35,24% (yoy) mencapai Rp92,79 triliun.
Dengan data tersebut, Bank Indonesia optimis bahwa sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal akan terus mendukung kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Perry, Gubernur Bank Indonesia, menegaskan komitmen BI dalam memastikan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
