JurnalLugas.Com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencatat adanya kenaikan signifikan dalam anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L). Setelah melalui berbagai diskusi antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, anggaran ini melonjak menjadi Rp1.160,08 triliun.
Menurut Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, awalnya anggaran belanja K/L dalam RAPBN 2025 berada di angka Rp976,78 triliun. Namun, melalui rapat kerja lanjutan, anggaran tersebut naik menjadi Rp1.094,66 triliun, sebelum akhirnya kembali mengalami peningkatan hingga mencapai Rp1.160,08 triliun.
Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Selasa, 10 September 2024, Isa menjelaskan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh perkembangan yang terjadi setelah diskusi terakhir antara Menteri Keuangan dan Presiden terpilih. Namun, meskipun terjadi kenaikan belanja K/L, defisit anggaran tetap stabil di angka Rp616,19 triliun atau sekitar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sumber Pendanaan Kenaikan Anggaran
Kenaikan belanja K/L ini tidak mempengaruhi besarnya defisit karena dana tersebut berasal dari penggeseran alokasi anggaran. Alokasi dari belanja non-K/L, yang sebelumnya tercatat sebesar Rp556,7 triliun, dipangkas menjadi Rp491,2 triliun. Isa menambahkan, sebagian dari belanja non-K/L telah dialihkan untuk menutup kenaikan belanja K/L.
Dengan adanya penggeseran anggaran tersebut, postur total belanja pemerintah pusat tetap berada pada Rp2.701,44 triliun, sebagaimana telah dibahas dalam rapat Banggar DPR bersama pemerintah.
Pendapatan dan Belanja Negara
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendapatan negara dalam RAPBN 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8,26 triliun, dari Rp2.996,87 triliun menjadi Rp3.005,13 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,26 triliun.
Sementara itu, belanja negara juga naik sebesar Rp8,26 triliun, dari Rp2.693,10 triliun menjadi Rp2.701,44 triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh tambahan anggaran belanja non-K/L, yang mengalami penurunan subsidi energi sebesar Rp1,12 triliun namun dialokasikan kembali untuk kompensasi BBM dan listrik.
Belanja Prioritas Presiden Terpilih
Sebagai bagian dari komitmen terhadap program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, belanja K/L juga mengalami tambahan sebesar Rp113 triliun. Tambahan ini diambil dari cadangan belanja pemerintah, sehingga tidak mempengaruhi postur besar belanja negara secara keseluruhan.
Dengan demikian, postur akhir RAPBN 2025 tetap menjaga defisit anggaran pada angka Rp616,19 triliun atau 2,53% dari PDB, dengan tidak adanya perubahan signifikan dalam pembiayaan negara untuk tahun 2025.
Kenaikan anggaran belanja K/L dalam RAPBN 2025 merupakan hasil dari diskusi intens antara pemerintah dan Presiden terpilih. Meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam belanja K/L, pemerintah memastikan bahwa defisit anggaran tetap terkendali dan tidak ada perubahan besar dalam pembiayaan negara.
