JurnalLugas.Com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024, meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun. Permintaan ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah yang berhasil melakukan percepatan digitalisasi.
Dalam pidatonya, Airlangga menekankan pentingnya digitalisasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Tema Rakornas kali ini adalah “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi serta transparansi di sektor publik.
Airlangga menjelaskan, hasil perbincangan dengan Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tahir, menyebutkan bahwa sebelumnya Menteri Dalam Negeri sempat meminta insentif sebesar Rp100 miliar, namun yang diberikan justru mencapai Rp1 triliun. “Pak Tomsi bilang, Mendagri ingin Rp100 miliar, tapi Ibu (Sri Mulyani) malah memberikan Rp1 triliun,” ungkap Airlangga.
Airlangga mengusulkan kepada Sri Mulyani untuk menambah alokasi insentif fiskal bagi pemerintah daerah sebesar Rp1 triliun, dengan pembagian dana yang direncanakan setiap empat bulan atau tiga kali dalam setahun. Insentif ini diharapkan dapat menghargai kinerja pemerintah daerah (pemda) yang telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam implementasi Digitalisasi Transaksi Pemda (TP2DD).
“Kinerja TP2DD sudah meningkat dan layak mendapatkan penghargaan. Jadi saya yang meminta tambahan insentif ini,” imbuh Airlangga.
Statistik yang disampaikan Airlangga menunjukkan bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja TP2DD tahun 2023 mencapai 489 pemda, setara dengan 90,2% dari total pemda. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan, meski terdapat beberapa wilayah, seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang masih tertinggal.
“Partisipasi pemda meningkat dari 90,2% menjadi 93,7%, yang berarti 512 pemda telah berpartisipasi,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi telah menjadi prioritas bagi hampir seluruh pemerintah daerah.
Dengan perkembangan tersebut, Airlangga berharap Kementerian Keuangan dapat mengalokasikan tambahan dana insentif untuk pemerintah daerah. Dia juga mencatat bahwa realisasi pajak dan retribusi daerah telah mencapai target 7,91% secara year on year, dengan puncaknya terjadi di Sulawesi.
“Keberhasilan ini sejalan dengan peluncuran buku oleh Ibu Sri Mulyani yang menekankan pentingnya insentif bagi pemda. Kami berharap momentum ini bisa dimanfaatkan dengan baik,” tutup Airlangga.
Melalui langkah-langkah strategis ini, pemerintah berusaha untuk mendorong akselerasi digitalisasi di daerah-daerah, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan alokasi dana insentif diharapkan dapat memberikan dorongan lebih bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.
