JurnalLugas.Com – Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, baru-baru ini melakukan ekspose mengenai hasil pengawasan barang impor ilegal senilai Rp10 miliar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Impor yang terdiri dari perwakilan lintas kementerian dan lembaga terkait. Ekspose tersebut berlangsung di Gudang Karpet di Kawasan Industri Jatake, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten pada hari Senin, 23 September 2024.
Dalam paparannya, Zulkifli, yang akrab disapa Zulhas, menjelaskan bahwa terdapat dua jenis produk impor yang menjadi perhatian utama satgas, yaitu karpet dan permadani. Kedua produk ini diketahui tidak mematuhi aturan yang berlaku terkait impor. Beberapa pelanggaran yang teridentifikasi di antaranya adalah tidak adanya Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), serta pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran barang terkait aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L).
“Baru-baru ini kami menemukan karpet lebar dan sajadah masjid yang tidak sesuai aturan. Nilai total barang ini mencapai Rp10 miliar dengan jumlah sebanyak 2.939 pieces,” terang Zulhas.
Zulhas juga menjelaskan bahwa barang bukti tersebut akan dimusnahkan oleh pelaku usaha yang terlibat, dengan pengawasan langsung dari satgas. Barang-barang tersebut diketahui berasal dari Turki, dan masalah utama yang dihadapi adalah ketidakcocokan antara dokumen impor dan isi barang yang dikirim.
“Impor ini dari Turki. Seringkali kita temukan dokumen pengiriman yang tidak sesuai dengan isi barang. Hal ini menjadi perhatian kami untuk menindaklanjuti,” tambah Zulhas.
Pengusutan kasus ini telah berlangsung sejak 10 September 2024. Zulkifli menegaskan bahwa sementara sanksi yang diberikan sifatnya administratif. Apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut, Bareskrim dan Kejaksaan akan dilibatkan untuk penanganan yang lebih mendalam.
“Satgas ini berfokus pada pengawasan tujuh komoditas, termasuk tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, serta kosmetik. Kami melakukan inventarisasi dan pemeriksaan terkait tata niaga impornya,” papar Zulhas.
Satgas Pengawasan Impor dibentuk untuk menangani berbagai permasalahan terkait barang yang diimpor dan diatur dalam tata niaga. Tugas pokok mereka mencakup menilai kepatuhan terhadap perizinan, melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha, serta mengambil tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Satgas juga memantau para importir dan distributor, tanpa terkecuali menjangkau pusat perbelanjaan jika diperlukan.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan transparan terhadap barang impor, diharapkan dapat mendorong kepatuhan pelaku usaha sekaligus melindungi industri dalam negeri. Kegiatan ini juga menjadi upaya pemerintah untuk menjaga integritas pasar dan menjamin bahwa barang yang masuk ke Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Melalui langkah-langkah proaktif ini, diharapkan situasi pasar dapat stabil dan perkembangan ekonomi nasional terus berlanjut secara positif.
