JurnalLugas.Com – Pembentukan kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memunculkan berbagai kekhawatiran dari sejumlah pihak terkait potensi tantangan baru dalam pemerintahan selama lima tahun mendatang. Tantangan tersebut meliputi persoalan kewenangan, koordinasi, dan pengaruh oligarki yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan.
Tantangan Political Interplay dan Cengkraman Oligarki
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didin S. Damanhuri, menyoroti bahwa susunan kabinet ini mencerminkan adanya political interplay atau interaksi kekuasaan di antara berbagai pihak yang sebelumnya mendukung Prabowo. Ia juga menekankan adanya dugaan keterlibatan kalangan bisnis dan oligarki dalam pembentukan kabinet, yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah.
“Pengaruh dari kalangan bisnis ini tampak seperti bentuk endorsement dari oligarki,” kata Didin dalam sebuah diskusi daring bertajuk Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran pada Selasa (22/10/2024).
Harapan Kabinet Zaken Pupus
Didin menambahkan, publik sempat berharap bahwa kabinet yang akan dibentuk adalah kabinet zaken yakni kabinet yang diisi oleh para ahli dan profesional, tanpa keterkaitan langsung dengan partai politik atau kelompok tertentu. Namun, komposisi kabinet saat ini justru memperlihatkan dominasi berbagai kekuatan politik yang memperbesar potensi konflik kepentingan.
Gemuknya Kabinet dan Efisiensi Manajemen
Dalam pandangan Didin, kabinet yang besar ini menunjukkan banyaknya visi yang ingin dicapai oleh Prabowo melalui program unggulannya, Astacita. Namun, ia memperingatkan bahwa jumlah menteri yang terlalu banyak bisa menghambat efektivitas koordinasi, terutama dengan latar belakang militer Prabowo yang mengandalkan sistem komando.
“Secara manajerial, ini menciptakan span of management yang terlalu luas, sehingga rentan menjadi tidak efisien,” ungkap Didin.
Potensi Carut-Marut Koordinasi dan Kewenangan Tumpang Tindih
Sementara itu, Fadhil Hasan, Ekonom Senior Indef lainnya, memperkirakan bahwa kabinet besar Prabowo akan menghadapi tantangan besar dalam koordinasi dan pembagian kewenangan. Menurutnya, dalam pemerintahan sebelumnya, masalah koordinasi sudah menjadi tantangan serius. Dengan kabinet yang lebih gemuk, potensi kekacauan koordinasi diperkirakan akan semakin meningkat.
“Dengan banyaknya pos menteri dan koordinator, saya tidak bisa bayangkan bagaimana koordinasi itu akan dilakukan secara efektif,” kata Fadhil.
Fadhil juga menyoroti adanya tumpang-tindih kewenangan, seperti peran Menteri Koordinator yang semakin banyak dan beberapa kepala badan yang tidak jelas fungsinya. Salah satu contoh adalah pembentukan Menko Pangan, yang tugasnya beririsan dengan Menko Perekonomian.
“Masalah kewenangan ini belum jelas dan belum ajeg. Bagaimana pembagian kewenangan itu nanti, padahal orang-orang cenderung tidak ingin kekuasaannya dikurangi,” ujarnya.
Dampak Terhadap Kinerja Pemerintahan
Fadhil memprediksi bahwa dalam satu hingga dua tahun pertama, kinerja kabinet Merah Putih akan berjalan lambat. Hal ini bertentangan dengan harapan Prabowo yang ingin bergerak cepat dalam menjalankan program-program prioritasnya.
Selain koordinasi yang berpotensi kacau, perebutan kewenangan di antara menteri-menteri juga dapat memperlambat pengambilan keputusan penting. Jika persoalan ini tidak segera diatasi, efektivitas kabinet dalam mewujudkan program strategis pemerintah bisa terganggu.
Kabinet Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan berat dalam aspek manajemen dan koordinasi. Jika tidak dikelola dengan baik, susunan kabinet yang gemuk berpotensi memperlambat laju pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang efektif dan pembagian kewenangan yang jelas untuk memastikan roda pemerintahan dapat berjalan optimal serta mencapai target-target yang diinginkan.
Dengan banyaknya kepentingan yang terlibat, kesuksesan kabinet ini tidak hanya bergantung pada visi dan misi, tetapi juga pada kemampuan mengatasi konflik kepentingan dan mengelola koordinasi secara efisien.
