JurnalLugas.Com – Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI), I Putu Yoga Saputra, menegaskan bahwa kinerja Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru dapat dinilai setelah kabinet tersebut berjalan efektif.
Menurut Yoga, persepsi tentang komposisi kabinet yang dianggap “gemuk” tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai pemerintahan ini. “Struktur kabinet yang terlihat gemuk merupakan cerminan dari visi presiden dalam rangka mempercepat dan mengoptimalkan kerja pemerintahan. Ini merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo,” ujar Putu Yoga pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Penilaian Berdasarkan Hasil Kerja
Lebih lanjut, Yoga menekankan bahwa PSI menilai kinerja kabinet sebaiknya didasarkan pada capaian konkret, bukan sekadar asumsi awal. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu sebelum publik dan para pengamat bisa menilai hasil kerja kabinet. “Penilaian objektif hanya bisa dilakukan ketika kabinet sudah menjalankan tugasnya dengan baik,” jelasnya.
Ia mengimbau semua pihak untuk bersabar dan memberikan ruang bagi Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, serta para menteri dalam mewujudkan visi, misi, dan 17 program prioritas pemerintah. “Kita harus menunda penilaian dan sebaiknya fokus pada memberikan masukan yang konstruktif selama pemerintahan berjalan,” tambahnya.
Pernyataan Presiden Prabowo tentang Jumlah Anggota Kabinet
Dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden pada hari Rabu, Prabowo Subianto secara terbuka membahas jumlah anggota kabinet yang mencapai 48 orang. Menurutnya, jumlah tersebut memang lebih banyak dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, namun hal ini relevan dengan skala besar dan kompleksitas Indonesia sebagai negara keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk.
“Wilayah Indonesia setara dengan luas Eropa Barat, yang terdiri dari 27 negara. Di Eropa, setiap negara memiliki menteri keuangan, menteri pertahanan, dan menteri dalam negeri masing-masing. Sementara Indonesia, dengan wilayah sebesar itu, dikelola dalam satu pemerintahan,” ungkap Prabowo.
Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia adalah negara demokratis, bukan otoriter, sehingga pemerintah harus melibatkan banyak pihak untuk memastikan efektivitas kebijakan. “Yang terpenting bukan jumlah, tetapi efisiensi kerja. Saya harap setiap menteri, khususnya Menteri Keuangan dan Menko, menelaah dengan cermat alokasi anggaran dan memastikan penggunaan APBN berjalan optimal,” tuturnya.
Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Prabowo-Gibran masih membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil kinerjanya. Meski jumlah menteri dalam kabinet ini lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya, hal tersebut dilihat sebagai langkah strategis untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Publik diharapkan bersabar dalam menilai pemerintahan ini secara objektif dan konstruktif.
