JurnalLugas.Com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah akan memaksimalkan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yang tersedia untuk mendukung operasional kementerian dan lembaga (K/L) di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini diambil guna memastikan efisiensi pemanfaatan aset negara dan mengurangi pengeluaran terkait kebutuhan kantor K/L.
Sri Mulyani menyatakan bahwa pemanfaatan kantor BMN akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan kepatutan. Dalam hal terdapat penambahan atau perubahan struktur organisasi K/L, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencari dan mengoptimalkan BMN yang tidak terpakai atau idle. “Kami akan mempertimbangkan lokasi yang memungkinkan untuk dioptimalkan, terutama untuk aset yang selama ini belum termanfaatkan dengan maksimal,” ujar Sri Mulyani pada 24 Oktober 2024 di Jakarta.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan akibat penyesuaian kebijakan kabinet baru. Ia juga menginstruksikan agar setiap K/L segera menunjuk pejabat baru atau pelaksana tugas yang memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya internal. Hal ini penting agar transisi pemerintahan berjalan lancar dan tugas-tugas operasional tetap terlaksana.
Pada 23 Oktober 2024, Kemenkeu menggelar Rapat Koordinasi Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024-2025. Rapat ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi antara program dan kegiatan K/L dengan kebijakan pemerintahan baru. Selain itu, rapat tersebut juga membahas penataan kembali status BMN untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di setiap kementerian dan lembaga.
Pertemuan ini dihadiri oleh Sri Mulyani, para direktur jenderal di Kemenkeu, serta 84 perwakilan dari K/L terkait. Koordinasi ini dinilai penting untuk memastikan seluruh kebijakan dapat diimplementasikan secara tepat waktu, tepat kualitas, dan akuntabel sesuai sumber daya yang ada.
Menurut Sri Mulyani, rapat tersebut memiliki nilai strategis dalam menyelaraskan visi dan misi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. “Setiap pemerintahan memiliki visi dan misi yang perlu diterjemahkan secara operasional oleh birokrasi. Oleh karena itu, birokrasi harus beradaptasi agar mampu mendukung berbagai program pemerintah secara efektif,” jelasnya.
Pemerintahan Prabowo menetapkan adanya 48 kementerian, terdiri dari tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Struktur ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo, yang hanya memiliki 34 kementerian. Perubahan besar terjadi dengan pemecahan sembilan kementerian di kabinet sebelumnya menjadi 21 kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih.
Penambahan kementerian ini tentu memerlukan penyesuaian dalam penggunaan aset dan anggaran. Oleh karena itu, Kemenkeu mengambil langkah cepat untuk menata ulang BMN dan memastikan semua K/L memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka di bawah pemerintahan baru.
Kebijakan optimalisasi BMN yang ditekankan oleh Sri Mulyani mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga efisiensi dan akuntabilitas di tengah perubahan kabinet.
Langkah ini diharapkan mampu mendukung birokrasi dalam menjalankan program-program strategis sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
Dengan demikian, transisi pemerintahan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan publik atau pelaksanaan anggaran negara.
