JurnalLugas.Com – Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) menyampaikan kekhawatiran terkait angka putus sekolah di Indonesia yang masih sangat memprihatinkan dalam rapat bersama Komisi X DPR RI. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada bulan Agustus 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 4,6 juta anak di Indonesia tidak lagi melanjutkan pendidikan.
Fokus Kopaja: Akses Pendidikan yang Berkeadilan
Kopaja menyoroti pentingnya langkah pemerintah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memperluas akses pendidikan yang merata dan berkeadilan. Hal ini disampaikan langsung oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, yang mengatakan bahwa sebagian besar anak yang putus sekolah berada pada jenjang pendidikan menengah.
“Berdasarkan data Kemendikbudristek bulan Agustus 2024, terdapat 4,6 juta anak yang tidak bersekolah di Indonesia, mayoritas pada jenjang pendidikan menengah,” ujar Ubaid dalam rapat di DPR RI, Senayan, Jakarta, pada 30 Oktober 2024.
Faktor Penyebab Tingginya Angka Putus Sekolah
Ubaid menegaskan bahwa putus sekolah seringkali disebabkan oleh berbagai alasan, terutama faktor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2014 hingga 2024, anak-anak yang putus sekolah kebanyakan berada pada jenjang SMP dan SMA. Faktor utama yang menyebabkan putus sekolah adalah kendala ekonomi, kurangnya biaya, pekerja anak, serta kasus pernikahan usia dini.
“Kebanyakan anak-anak yang putus sekolah di jenjang SMP dan SMA disebabkan oleh masalah ekonomi. Selain itu, pekerja anak dan pernikahan dini juga berkontribusi besar terhadap masalah ini,” tambah Ubaid.
Tantangan Wajib Belajar 13 Tahun
Pemerintah saat ini sedang merencanakan penerapan program wajib belajar selama 13 tahun. Namun, Ubaid menilai bahwa mencapai target ini bukan hal yang mudah, terutama mengingat capaian wajib belajar 12 tahun sebelumnya belum terpenuhi.
“Kita sekarang mengupayakan wajib belajar 13 tahun, tetapi kenyataannya saat ini wajib belajar 12 tahun saja belum tercapai, kita baru mencapai sekitar 8 tahun lebih sedikit,” ungkap Ubaid.
Isu Literasi dan Pendidikan Matematika di Taman Kanak-Kanak
Dalam kesempatan yang sama, Ubaid juga mengomentari rencana pemerintah untuk memperkenalkan pelajaran Matematika pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK). Menurutnya, rencana ini akan sulit direalisasikan mengingat kondisi kemampuan literasi anak-anak Indonesia yang masih rendah.
“Jangan jauh-jauh bicara soal Matematika, untuk kemampuan membaca saja kita masih ketinggalan. Banyak anak SMP yang masih belum bisa membaca dengan baik,” tegas Ubaid.
Ia juga membagikan pengalaman pribadi saat mendampingi beberapa sekolah di Tangerang dan Banten, di mana sejumlah siswa SMP masih mengalami kesulitan dalam membaca.
Dengan situasi saat ini, Kopaja berharap pemerintah lebih fokus dalam menangani masalah dasar seperti rendahnya tingkat literasi dan akses pendidikan yang merata sebelum melangkah ke program-program baru. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia agar mampu bersaing secara global di masa mendatang.
Dalam jangka panjang, peningkatan akses pendidikan yang adil, penguatan kualitas, serta upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan ekonomi dalam pendidikan dapat menjadi langkah nyata untuk menurunkan angka putus sekolah di Indonesia.
