JurnalLugas.Com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah, beras, dan jagung merupakan langkah strategis untuk mendukung target swasembada pangan yang kini dipercepat dari tahun 2028 menjadi 2027.
Dalam pernyataannya pada Kamis, 2 Januari 2025, Arief menjelaskan bahwa penyesuaian kebijakan ini menjadi dasar bagi Perum Bulog untuk menyerap hasil produksi petani dalam negeri. “Langkah ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada 30 Desember lalu,” ujarnya.
HPP Baru untuk Mendukung Produktivitas Petani
Arief mengumumkan bahwa harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (GKP) telah disesuaikan menjadi Rp6.500 per kilogram, sedangkan jagung pakan menjadi Rp5.500 per kilogram. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan semangat produksi petani sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional yang dikelola Bulog.
“Penyesuaian harga ini tidak hanya akan menyejahterakan petani, tetapi juga memperkuat stabilitas pangan nasional. Kami berharap produktivitas pertanian meningkat secara signifikan,” jelas Arief.
Langkah Konkret Mendukung Petani
Arief memastikan bahwa seluruh hasil panen petani akan diserap oleh Perum Bulog. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan jumlah gudang penyimpanan dan fasilitas pengering (dryer) untuk mendukung proses distribusi dan penyimpanan hasil panen.
“Kami bersama Bulog akan memperbanyak fasilitas penyimpanan dan dryer guna memastikan hasil panen terkelola dengan baik,” tambahnya.
Kolaborasi dengan Berbagai Pihak
Dalam menyusun kebijakan HPP, Bapanas melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kolaborasi juga dilakukan dengan asosiasi tani, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).
Tak hanya itu, perusahaan milik negara dan daerah seperti Perum Bulog dan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) turut serta dalam upaya ini. “Kami percaya bahwa sinergi antar-pihak ini menjadi kunci keberhasilan swasembada pangan,” kata Arief.
Percepatan Target Swasembada Pangan
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah kini menetapkan target swasembada pangan pada 2027, setahun lebih cepat dari target awal. Dengan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, pemerintah optimis bahwa target tersebut dapat tercapai, sekaligus menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan pangan dan berita terkait lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
