JurnalLugas.Com – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menekankan pentingnya inklusivitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang resmi dimulai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 6 Januari 2025. Ia mengingatkan agar pemerintah memastikan santri di pondok pesantren dan siswa sekolah keagamaan turut merasakan manfaat dari program ini.
Hidayat mengapresiasi langkah pemerintah dalam meluncurkan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, ia menegaskan perlunya pemerataan agar program tersebut benar-benar menjadi solusi yang adil bagi seluruh kalangan pendidikan, baik di sekolah umum maupun lembaga pendidikan keagamaan.
“Sejak peluncuran tahap awal ini, saya harapkan agar siswa di madrasah/sekolah keagamaan, dan santri di pondok pesantren sudah dimasukkan dalam program bagus tersebut, sehingga Makan Bergizi Gratis menjadi program yang berkeadilan,” tegas Hidayat.
Tantangan Pelaksanaan Program
Hidayat mencatat, sebelum peluncuran program ini, informasi pelaksanaannya masih minim. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan pesantren dan sekolah keagamaan. Dalam kunjungannya ke salah satu pesantren besar di Jakarta Selatan, ia menemukan bahwa lembaga tersebut belum mendapatkan akses ke program Makan Bergizi Gratis.
“Kalau pesantren besar di Jakarta saja belum mendapatkan akses, bisa jadi pesantren-pesantren lain di luar Jakarta atau di luar Pulau Jawa menghadapi tantangan yang lebih besar,” tambahnya.
Meski begitu, Hidayat menyadari bahwa implementasi program ini dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029. Pada tahap awal di tahun 2025, program ini baru mencakup sekitar 19 juta jiwa.
Pentingnya Transparansi dan Efek Ekonomi Ganda
Selain inklusivitas, Hidayat mengingatkan pemerintah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ia mengusulkan agar program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengurus sekolah, pedagang kantin, hingga pelaku UMKM. Langkah ini diyakini akan menciptakan efek ganda yang positif, tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat sekitar.
“Pemerintah perlu memastikan program ini terlaksana dengan amanah, transparan, dan turut melibatkan mulai dari pengurus sekolah, pedagang kantin, UMKM, hingga warga di sekitar satuan pendidikan,” katanya.
Ia berharap program ini dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan kontribusi nyata untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda Indonesia. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada inklusivitas, transparansi, dan pelibatan masyarakat luas. Dengan begitu, manfaat program dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.
Informasi lebih lanjut seputar pendidikan dan program pemerintah dapat dibaca di JurnalLugas.Com.
