JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan di daerah. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), perputaran dana dari operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini disebut mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa saat ini sudah terdapat 824 unit SPPG yang berdiri di wilayah NTB. Masing-masing unit mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar setiap bulan untuk menjalankan program MBG.
“Artinya uang yang beredar di NTB dari program ini mencapai Rp824 miliar per bulan,” ujar Dadan saat menghadiri peluncuran SPPG modular di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.
Menurutnya, sebagian besar anggaran tersebut langsung menggerakkan sektor ekonomi lokal. Sekitar 70 persen dana operasional digunakan untuk membeli bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha pangan di daerah.
Kebutuhan bahan baku seperti beras, telur, ikan, daging, buah dan sayuran kini menjadi peluang baru bagi masyarakat NTB untuk masuk dalam rantai pasok program MBG.
Dadan menjelaskan, keberadaan SPPG bukan hanya sekadar dapur penyedia makanan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan, tetapi juga menjadi “offtaker” yang menyerap produk-produk lokal secara berkelanjutan.
“Program ini membuka pasar tetap bagi hasil pertanian dan perikanan masyarakat,” katanya singkat.
Selain menyerap produk lokal, program MBG juga mulai menciptakan lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah. Sekitar 20 persen dana operasional SPPG digunakan untuk membayar tenaga kerja lokal, mulai dari ibu rumah tangga hingga kalangan muda.
Pendapatan pekerja di dapur MBG disebut berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,5 juta per bulan, tergantung operasional masing-masing unit pelayanan gizi.
Dadan menilai kehadiran dapur MBG mampu mendorong produktivitas ekonomi daerah karena dana yang masuk terus berputar di masyarakat. Ia menyebut total anggaran program MBG secara nasional kini telah mencapai Rp77 triliun yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
“Efek ekonominya besar karena uangnya beredar langsung di daerah,” ujarnya.
Secara nasional, jumlah SPPG yang telah dibangun saat ini mencapai 28.390 unit. Program tersebut diklaim sudah melayani sekitar 62,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Penerima manfaat program MBG mencakup anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga balita yang menjadi prioritas pemenuhan gizi pemerintah.
Dadan menyebut capaian tersebut tergolong cepat dibanding sejumlah negara lain yang menjalankan program serupa. Ia mencontohkan Brasil yang membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat.
Karena itu, pemerintah berharap dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat terus diperkuat agar kualitas pelayanan SPPG semakin meningkat dan distribusi makanan bergizi dapat berjalan optimal.
Peluncuran SPPG modular di Lombok Utara turut dihadiri Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, Ketua Satgas MBG Pemprov NTB Fathul Gani, unsur Forkopimda, serta para siswa penerima manfaat program MBG.
Baca berita nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
