JurnalLugas.Com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus menekan angka stunting.
Namun, di balik besarnya anggaran yang digelontorkan, muncul perdebatan baru di tengah masyarakat, apakah lebih efektif makanan disiapkan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau justru anggaran tersebut diberikan langsung kepada orang tua untuk menyiapkan bekal bagi anaknya?
Perdebatan ini semakin mengemuka setelah sejumlah kasus dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG terjadi di beberapa daerah.
Meski setiap kasus masih memerlukan hasil investigasi untuk mengetahui penyebab pastinya, insiden tersebut memunculkan usulan agar pola pelaksanaan program dievaluasi.
Anggaran Rp15 Ribu per Porsi
Saat ini pemerintah menetapkan alokasi sekitar Rp15.000 per porsi bagi sebagian besar penerima manfaat MBG.
Dari nilai tersebut, sekitar Rp10.000 dialokasikan untuk bahan pangan, sedangkan sisanya digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan program.
Menu yang disajikan dirancang memenuhi standar gizi berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG), dengan komposisi karbohidrat, protein hewani, sayuran, buah, dan dalam kondisi tertentu dilengkapi susu.
Namun, sebagian masyarakat menilai anggaran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan langsung oleh keluarga penerima.
Bekal Emak Dinilai Lebih Segar
Salah satu alasan yang banyak disampaikan masyarakat adalah makanan yang dimasak di rumah dinilai lebih segar karena dipersiapkan beberapa saat sebelum anak berangkat ke sekolah.
Orang tua juga dianggap lebih memahami kondisi kesehatan anak, mengetahui makanan favorit, hingga mampu menghindari bahan yang dapat memicu alergi atau tidak disukai anak.
Selain itu, apabila terjadi kesalahan dalam pengolahan makanan di rumah, dampaknya umumnya hanya terbatas pada satu keluarga.
Berbeda dengan sistem produksi massal yang berpotensi memengaruhi banyak penerima apabila terjadi kesalahan dalam proses pengolahan maupun distribusi.
Perputaran Ekonomi Dinilai Lebih Merata
Usulan penyaluran anggaran langsung kepada orang tua juga dikaitkan dengan pemerataan ekonomi.
Dalam skema tersebut, dana yang diterima keluarga diperkirakan akan dibelanjakan di pasar tradisional, warung, pedagang sayur, pedagang ikan, penjual telur, hingga pelaku usaha mikro di lingkungan sekitar.
Artinya, uang negara berpotensi berputar lebih luas di tingkat masyarakat dibandingkan jika pembelian bahan pangan dilakukan secara terpusat melalui pemasok dalam jumlah besar.
Maka istilah yang Kaya Tambah Kaya dan Yang Miskin Tambah Diwariskan, itu akan terjadi.
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya mendorong mitra penyelenggara MBG memanfaatkan bahan pangan lokal serta melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM setempat sepanjang memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
Namun prakteknya yang diuntungkan distributor bahan pokok, bos tengkulak, bukan langsung petani, nelayan atau UMKM. Sebab berbelitnya menjadi Mitra MBG.
Pemerintah Memiliki Pertimbangan Berbeda, Percaya atau Tidak
Di balik usulan tersebut, pemerintah memiliki alasan mengapa memilih model penyediaan makanan dibanding bantuan tunai.
Melalui sistem MBG, pemerintah dapat menetapkan standar gizi yang sama bagi seluruh penerima manfaat serta memastikan setiap anak memperoleh makanan bergizi tanpa bergantung pada kondisi ekonomi keluarganya.
Jika dana diberikan langsung kepada orang tua, pemerintah menghadapi tantangan dalam memastikan seluruh anggaran benar-benar digunakan untuk membeli bahan makanan bergizi bagi anak.
Selain itu, kualitas menu yang disiapkan setiap keluarga juga akan sangat bervariasi.
Intinya saat ini pemerintah tidak percaya kepada orang tua siswa jika anggaran tersebut tidak dikelola semestinya.
“Anggaran Rp15 ribu per bekal, jika diberikan orang tua, maka efisiensi berjalan, tidak ada gaji petugas SPPG, Insentif, bahkan celah korupsi,” kata orang tua, Minggu 28 Juni 2026.
Klaim MBG menyerap jutaan tenaga kerja wajar karena sedot anggaran besar.
“Wajar banyak yang kerja wong anggaran triliunan, coba anggaran Rp15 ribu diberikan orang tua, maka dana MBG pasti ada tersisa dari anggaran BGN saat ini dan buat aja pabrik pasti banyak lapangan kerja,” jelasnya.
Di berbagai ruang diskusi publik, tidak sedikit masyarakat yang mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penyaluran anggaran MBG langsung kepada orang tua.
“Kalau uang makan diberikan kepada orang tua sesuai hari sekolah, kami bisa memasak sendiri bekal anak. Kami lebih tahu makanan yang disukai dan dibutuhkan anak daripada makanan yang dibuat massal,” ujar seorang warga dalam diskusi mengenai pelaksanaan MBG.
Pendapat serupa juga disampaikan masyarakat lainnya.
“Kalau belanja sendiri di pasar dekat rumah, pedagang kecil ikut merasakan manfaatnya. Uang berputar di lingkungan kami, bukan hanya ke pemasok besar,” kata seorang ibu rumah tangga.
Para pengamat kebijakan publik menilai perdebatan antara MBG versus bekal dari orang tua bukan sekadar persoalan siapa yang memasak makanan, tetapi juga menyangkut efektivitas penggunaan anggaran negara, pemerataan manfaat ekonomi, jaminan pemenuhan gizi, hingga mekanisme pengawasan.
Model bantuan tunai, voucher pangan, maupun penyediaan makanan siap santap masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan.
Namun terciptanya BGN tidak ada kajian mendalam dalam menggunakan anggaran, terkesan asal jadi, sehingga keracunan dan korupsi seperti pembiaran.
Karena itu, apabila muncul wacana perubahan skema penyaluran anggaran MBG, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif berbasis data mengenai dampaknya terhadap status gizi anak, efisiensi anggaran, pemerataan ekonomi lokal, serta sistem pengawasan agar tujuan utama program tetap tercapai.
Untuk informasi berita nasional, ekonomi, dan kebijakan publik lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
