JurnalLugas.Com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik, Puan Maharani, menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada pembahasan internal partai terkait kemungkinan pergantian Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Hal ini menyusul penetapan Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap terkait Harun Masiku.
“Kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kita praduga tak bersalah dulu. (Pergantian Sekjen) kita belum bicara hal itu,” ujar Puan, Jumat, 10 Januari 2025.
Proses Hukum yang Adil
Dalam kesempatan tersebut, Puan juga memberikan penjelasan mengenai pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Megawati sebelumnya menyoroti sikap KPK yang dinilai tidak konsisten dalam menangani kasus korupsi, terutama terhadap tersangka dengan kasus besar lainnya.
Menurut Puan, Megawati menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan merata. “Kan maksudnya proses hukum itu (harus berjalan) sama. Jadi, ya, semuanya itu harus berjalan sama,” tegas Puan.
Hasto Siap Hadapi Proses Hukum
Hasto Kristiyanto telah dijadwalkan untuk memenuhi panggilan KPK pada Senin, 13 Januari 2025. Menanggapi hal ini, Puan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
“Sebagai warga negara, tentu saja harus (menghormati) proses hukum, ya. Nah, sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya,” ujar Puan.
Kasus Suap Harun Masiku
Penyidik KPK menetapkan Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada Selasa, 24 Desember 2024. Keduanya diduga terlibat dalam upaya melobi anggota KPU, Wahyu Setiawan, agar menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Hasto mengatur dan mengendalikan Donny untuk melobi serta mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui perantara, Agustiani Tio Fridelina.
Komitmen Terhadap Proses Hukum
Pernyataan Puan Maharani dan langkah Hasto memenuhi panggilan KPK menunjukkan komitmen PDIP dalam menghormati proses hukum. Namun, PDIP juga menyerukan agar keadilan ditegakkan secara merata tanpa diskriminasi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.
Informasi lebih lanjut terkait isu politik dan hukum dapat Anda temukan di JurnalLugas.Com.
