JurnalLugas.Com – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menanggapi usulan pejabat pemerintahan Donald Trump mengenai rencana merelokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia. Mardani menyebut usulan tersebut sebagai “absurd” dan mempertanyakan implikasi dari pemindahan warga Gaza apabila wilayah Gaza diambil alih oleh Israel.
“Usulannya absurd karena ketika (warga Gaza) sudah dipindahkan, kalau (wilayah Gaza) diambil Israel bagaimana?” ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025.
Meski demikian, Mardani mencoba memberi penilaian positif terhadap usulan tersebut, dengan berpendapat bahwa hal itu mungkin tercetus karena Indonesia dikenal sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. “Indonesia dianggap salah satu negara yang sangat komit, sangat konsisten, mendukung kemerdekaan Palestina,” katanya.
Mardani juga mengingatkan bahwa kebiasaan mantan Presiden AS, Donald Trump, memang sering kali melampaui batas, dengan berbagai ide yang tidak biasa, seperti mengusulkan perubahan nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan klaim untuk mengambil alih Terusan Panama. Menurut Mardani, ide relokasi warga Gaza ke Indonesia bisa jadi bagian dari pemikiran “out of the box” Trump.
Namun, Mardani dengan tegas menekankan bahwa relokasi warga Gaza bukanlah urusan Trump. Dia menegaskan komitmen Indonesia untuk selalu mendukung Palestina, terutama masyarakat Gaza. “Relokasi itu bukan urusan Donald Trump, harus ditanya kepada warga Gaza, tapi Indonesia siap membantu Palestina,” ujar Mardani, menyiratkan bahwa Indonesia siap membantu Palestina tanpa terlibat dalam keputusan yang tidak relevan.
Di sisi lain, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan sikap Indonesia yang tetap mendukung pemerintahan Palestina. Saat ditanya mengenai usulan Trump tersebut, Puan menegaskan bahwa Indonesia akan selalu berdiri bersama Palestina dalam setiap perjuangan mereka. “Sikap dari Indonesia tetap mendukung pemerintahan Palestina,” katanya.
Puan juga menambahkan bahwa Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri bisa saja membahas isu tersebut lebih lanjut, dengan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap selaras dengan posisi negara dalam mendukung Palestina. “Mungkin kami akan bahas di Komisi I, dan bagaimana sikap pemerintah tentu saja akan disinergikan dengan DPR,” ujar Puan.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia membantah isu mengenai rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia. Dalam sebuah keterangan resmi pada Selasa, Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak pernah menerima informasi atau rencana terkait relokasi tersebut.
“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” ungkap Kementerian Luar Negeri.
Isu ini pertama kali muncul setelah laporan NBC News pada Sabtu, 18 Januari 2025, yang mengungkapkan bahwa seorang pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan AS mengungkapkan rencana Donald Trump dan timnya mengenai relokasi sebagian warga Gaza. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu tempat yang dipertimbangkan sebagai tujuan relokasi.
Meskipun isu ini mendapat perhatian, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk selalu membantu Palestina tanpa terlibat dalam keputusan yang merugikan pihak manapun.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan luar negeri Indonesia terkait Palestina, kunjungi JurnalLugas.Com.
