JurnalLugas.Com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan bahwa proses akuisisi platform media sosial TikTok dari induk perusahaannya asal Tiongkok, ByteDance, masih terus bergulir. Sejumlah perusahaan besar yang dinilai kredibel dan bermodal kuat disebut tengah menjajaki kesepakatan, meski perkembangan finalnya masih bergantung pada kondisi di China.
“Kami sudah berbicara dengan beberapa pihak yang luar biasa – perusahaan-perusahaan yang sangat kaya dan kompeten. Mereka akan mampu mengelola TikTok dengan sangat baik. Namun, kami masih harus melihat bagaimana respon dan perkembangan dari pihak China,” ujar Trump dalam pernyataan terbarunya.
Langkah Trump ini merupakan kelanjutan dari tekanan lama pemerintah AS terhadap TikTok, yang dianggap berpotensi mengancam keamanan nasional jika tetap berada di bawah kendali perusahaan China. Dalam upayanya mengurangi pengaruh Beijing, Trump memperpanjang tenggat waktu agar ByteDance segera melepas kepemilikan atas aplikasi video pendek yang memiliki lebih dari 170 juta pengguna aktif di Amerika Serikat.
Deadline Final: 19 Juni 2025
Berdasarkan keputusan terbaru, ByteDance diwajibkan menyelesaikan proses penjualan TikTok kepada investor asal AS paling lambat 19 Juni 2025. Batas waktu ini merupakan perpanjangan kedua yang diberikan, setelah sebelumnya larangan terhadap TikTok dijadwalkan mulai berlaku sejak awal Januari 2025.
Jika kesepakatan tak tercapai hingga batas waktu tersebut, maka TikTok akan resmi diblokir dari wilayah Amerika Serikat. Hal ini dapat berdampak besar bagi ekosistem kreator digital dan dunia periklanan daring yang selama ini menjadikan TikTok sebagai salah satu kanal utama.
TikTok AS Akan Jadi Entitas Baru
Rencana kesepakatan mencakup pembentukan perusahaan baru yang khusus menangani operasional TikTok di AS. Entitas ini nantinya akan berbasis di dalam negeri dan dikelola secara mayoritas oleh investor Amerika.
Langkah tersebut bertujuan untuk menurunkan dominasi kepemilikan China terhadap TikTok, sekaligus memperkuat pengawasan atas data pengguna warga AS yang selama ini menjadi titik kritis dalam debat seputar keamanan data.
Upaya ini juga dinilai sebagai bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas, di mana Amerika Serikat berusaha mengurangi ketergantungan terhadap teknologi China dan memastikan kedaulatan digitalnya tetap terjaga.
Untuk informasi terbaru seputar isu global, kebijakan teknologi, dan ekonomi digital, kunjungi JurnalLugas.Com.
