JurnalLugas.Com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa seluruh jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih tunduk dan patuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini dilontarkan sebagai respons atas sorotan publik terhadap pertemuan sejumlah menteri dengan Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo, saat perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025.
“Semua menteri saat ini berada di bawah perintah Presiden Prabowo. Tidak ada konsolidasi ke pihak lain,” kata Bahlil usai menghadiri Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Bahlil menekankan bahwa fokus utama kabinet saat ini adalah menjalankan visi-misi Presiden Prabowo, mulai dari pembangunan nasional, penciptaan lapangan kerja, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat.
Klarifikasi Konsolidasi Politik: Hanya ke Presiden
Terkait momen silaturahmi sejumlah menteri ke Solo untuk bertemu Jokowi, Bahlil memastikan bahwa hal itu tidak bermuatan politik. Ia menegaskan, tidak ada agenda konsolidasi selain kepada Presiden Prabowo.
“Yang jelas, kami melakukan konsolidasi dengan Pak Presiden. Dengan yang lainnya, tidak ada,” tegasnya.
Meski turut hadir dalam pertemuan dengan Jokowi, Bahlil menepis anggapan bahwa pertemuan tersebut bermuatan politik atau merupakan bentuk perlawanan halus terhadap kekuasaan Presiden saat ini.
Deretan Menteri Hadiri Silaturahmi Lebaran ke Jokowi
Selain Bahlil, sejumlah menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih juga terlihat menemui Joko Widodo di Solo. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Pertemuan ini memunculkan spekulasi di publik tentang kemungkinan “matahari kembar” dalam pemerintahan. Namun, pernyataan Bahlil menjadi penegasan bahwa hanya ada satu pusat kekuasaan dalam kabinet, yakni Presiden Prabowo Subianto.
DPR: Jangan Politisasi Silaturahmi
Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, turut angkat bicara. Ia mengimbau agar silaturahmi para menteri ke Jokowi tidak dipelintir menjadi isu politik.
“Itu hanya silaturahmi dalam momen Lebaran, tidak perlu ditarik ke ranah politik,” ujarnya.
Jazilul juga menepis kekhawatiran soal munculnya kekuasaan ganda. Ia menegaskan, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memungkinkan adanya dua pusat kekuasaan dalam satu pemerintahan.
“Konstitusi kita tidak membenarkan adanya matahari kembar. Presiden hanya satu, yaitu Prabowo Subianto,” tutup Jazilul.
📌 Baca berita terbaru dan analisis mendalam lainnya hanya di JurnalLugas.Com
