JurnalLugas.Com – Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap 1 Mei kembali menjadi panggung aspirasi para pekerja, salah satunya soal desakan penghapusan sistem outsourcing. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menyebut tuntutan tersebut masih dalam tahap kajian menyeluruh di tingkat pemerintah.
Dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri kegiatan di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1/5/2025), Noel menegaskan bahwa isu penghapusan outsourcing bukan perkara sederhana dan memerlukan pertimbangan teknis yang mendalam.
“Itu pasti ada hal-hal yang sangat teknis yang harus dikerjakan,” ujar Noel.
Saat disinggung mengenai kemungkinan tuntutan buruh akan dikabulkan, Noel menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah, ya harus dilakukan. Tinggal nanti kita lihat kajiannya seperti apa,” katanya.
Momentum Kolaborasi Nasional
Noel juga menekankan pentingnya momentum May Day sebagai ajang kolaborasi nasional antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan kalangan buruh. Menurutnya, kesejahteraan pekerja harus menjadi fokus utama dalam membangun kekuatan bangsa di tengah tantangan global, termasuk isu perang tarif yang berdampak luas.
“Ini momentum di mana semua kekuatan komponen bangsa harus saling kolaborasi. Ini juga bisa jadi titik balik untuk mengikat diri pada semangat patriotisme, menjalin sinergi antara industri, kaum buruh, dan pemerintah,” jelasnya.
Prabowo Tegaskan Komitmen Hapus Outsourcing
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, menyatakan dukungannya terhadap penghapusan sistem outsourcing. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Prabowo menekankan bahwa proses transisi menuju penghapusan outsourcing akan dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan stabilitas investasi di dalam negeri.
“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ungkap Prabowo.
Dengan pernyataan tersebut, pemerintah mengisyaratkan bahwa perubahan besar dalam dunia ketenagakerjaan tengah digodok. Para buruh kini menantikan langkah konkret lanjutan dari pihak eksekutif dalam menanggapi aspirasi yang telah lama diperjuangkan.
Untuk berita politik, hukum, dan isu nasional lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
