JurnalLugas.Com – Wacana peninjauan kembali aturan terbaru mengenai sistem alih daya atau outsourcing kembali mengemuka. Pemerintah menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan yang berkembang setelah terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa setiap regulasi ketenagakerjaan harus mampu menjawab kebutuhan dunia usaha sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja. Karena itu, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melakukan evaluasi apabila terdapat aspirasi yang dinilai perlu dibahas lebih lanjut.
“Kami memahami adanya berbagai pandangan dari pengusaha maupun serikat pekerja. Semua masukan tentu akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses evaluasi kebijakan,” ujar Yassierli.
Pembahasan mengenai sistem outsourcing menjadi salah satu isu yang terus menarik perhatian publik, khususnya di tengah upaya menciptakan hubungan industrial yang lebih adil. Sejumlah kalangan menilai pembatasan pekerjaan alih daya perlu diperjelas agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan.
Di sisi lain, dunia usaha juga berharap regulasi yang diterapkan tetap memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional tanpa mengurangi perlindungan terhadap tenaga kerja.
Pemerintah menilai setiap perubahan aturan harus melalui proses dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dijalankan secara efektif.
Usulan Pembatasan Jenis Pekerjaan
Dalam beberapa waktu terakhir, muncul usulan agar sistem outsourcing hanya diterapkan pada jenis pekerjaan tertentu. Gagasan tersebut muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian status kerja sekaligus meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja.
Sejumlah pekerjaan yang dianggap masih relevan menggunakan pola alih daya antara lain layanan keamanan, pengemudi, penyediaan makanan, serta layanan kebersihan. Selain itu, berbagai pihak juga mendorong adanya kejelasan hubungan kerja agar pekerja memperoleh jaminan yang lebih kuat terkait hak dan kewajibannya.
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 lahir sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan pembatasan penggunaan tenaga kerja alih daya. Regulasi tersebut dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha.
Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, outsourcing dibatasi pada sejumlah bidang penunjang, termasuk layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, pengemudi, layanan operasional pendukung, serta pekerjaan penunjang pada sektor energi dan pertambangan.
Pemerintah berharap aturan tersebut dapat menjadi landasan hukum yang lebih jelas bagi perusahaan maupun pekerja dalam menjalankan hubungan kerja.
Perlindungan Hak Pekerja Jadi Prioritas
Selain mengatur jenis pekerjaan, regulasi terbaru juga mempertegas tanggung jawab perusahaan penyedia jasa alih daya dalam memenuhi hak-hak pekerja.
Hak tersebut mencakup pembayaran upah sesuai ketentuan, upah lembur, waktu istirahat, cuti tahunan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, tunjangan hari raya, hingga hak yang timbul apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.
Menurut Yassierli, prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan adalah terciptanya keseimbangan antara produktivitas usaha dan kesejahteraan pekerja.
“Kami ingin memastikan proses dialog berjalan secara bermakna sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan semua pihak,” katanya.
Hingga kini pemerintah masih membuka ruang diskusi terhadap berbagai usulan yang berkembang. Apabila evaluasi dilakukan, prosesnya akan melibatkan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya.
Untuk informasi berita ekonomi, ketenagakerjaan, dan kebijakan publik lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
Catur
