JurnalLugas.Com – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram menjadi faktor utama keberhasilan Pemerintah dalam membentuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga mencapai 4 juta ton. Kebijakan ini dinilai sangat strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan memperkuat posisi petani.
Menurut Amran, pencapaian luar biasa ini berkat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto yang konsisten mengeluarkan terobosan penting melalui Instruksi Presiden (Inpres) demi memperkuat sektor pertanian. Salah satu langkah krusial adalah penghapusan sistem rafaksi yang selama ini kerap merugikan petani saat masa panen raya.
“Presiden Prabowo sangat serius memperhatikan nasib petani. Penetapan HPP Gabah Kering Panen di angka Rp6.500/kg dan penghapusan rafaksi adalah bukti nyata bahwa pemerintah ingin petani mendapat harga jual yang layak dan menguntungkan, terutama di musim panen,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras nasional dari Januari hingga Mei 2025 meningkat signifikan sebesar 11,95 persen, mencapai 16,55 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan produksi ini berkontribusi besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Amran menambahkan, selama ini petani sering kali menghadapi harga gabah yang turun drastis saat panen raya sehingga merugi. Namun, kebijakan pemerintah sekarang memastikan mayoritas petani bisa menjual gabah dengan harga minimal sesuai HPP, bahkan bisa lebih tinggi. “Kebijakan ini memang berpihak pada petani dan memberikan kepastian pasar,” kata Amran.
Selain itu, Bulog mencatatkan rekor serapan gabah tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Hingga akhir Mei 2025, serapan Bulog mencapai lebih dari 2,4 juta ton beras lokal—atau melonjak lebih dari 400 persen dibanding rata-rata serapan lima tahun terakhir yang hanya sekitar 1,2 juta ton.
Kenaikan serapan ini menunjukkan produksi dalam negeri tidak hanya meningkat, tetapi juga langsung diserap secara masif dari petani. Strategi jemput bola Bulog dalam menyerap gabah langsung dari petani menjadi faktor kunci dalam menjaga kestabilan harga serta memperkuat cadangan beras nasional.
“Bulog yang aktif menjemput hasil panen dari petani adalah langkah tepat yang memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani. Ini juga memperkuat stok cadangan beras pemerintah secara signifikan,” jelas Amran.
Catatan bersejarah pun tercipta dalam pengelolaan pangan nasional. Stok Cadangan Beras Pemerintah kini menembus angka 4 juta ton untuk pertama kalinya sejak Perum Bulog berdiri pada 1969. Berdasarkan data real-time pada 29 Mei 2025 pukul 21.41 WIB, total serapan beras oleh Bulog mencapai 2.407.257 ton, dengan stok beras nasional mencapai 4.001.059 ton.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi kebijakan pemerintah dan strategi pelaksanaan di lapangan mampu mendorong sektor pertanian Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.
Untuk informasi lebih lengkap dan update terkini seputar pertanian dan pangan nasional, kunjungi JurnalLugas.Com.
