JurnalLugas.Com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan program pompanisasi dan penguatan sistem irigasi di seluruh daerah guna menjaga produksi pangan nasional menjelang musim kemarau tahun 2025.
Instruksi ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Ia menyebutkan bahwa bulan Juni hingga September menjadi periode kritikal karena banyak daerah akan menghadapi musim kemarau yang cukup ekstrem.
“Karena ini berhubungan dengan masalah kesediaan air, sehingga kita terus mendorong produksi agar tidak jauh berkurang,” kata Tito.
Dorong Sinergi Lintas Pemerintahan
Tito menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk mengoptimalkan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Ia merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 sebagai dasar hukum percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi nasional.
“Dulu dibagi-bagi: pusat urus irigasi primer, provinsi sekunder, dan kabupaten/kota tersier. Tapi tidak sinkron. Nah, dengan Inpres ini, semuanya bisa bekerja bareng,” ujarnya.
Dengan adanya regulasi ini, lanjutnya, seluruh tingkatan pemerintahan diberi keleluasaan untuk bergerak bersama, tanpa tumpang tindih kewenangan, dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
Peran Aktif Dinas Daerah
Mendagri juga meminta Kepala Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di seluruh daerah untuk melakukan pemetaan dan pengecekan langsung kondisi lahan pertanian serta kesiapan infrastruktur pengairan.
“Cek sawah mana yang butuh air. Cek ketersediaan irigasi. Nanti akan ada rapat khusus membahas ini,” ujar Tito.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi strategi mitigasi efektif dalam menghadapi kemarau panjang, sekaligus menjaga kesejahteraan petani di tengah ancaman perubahan iklim.
Fokus pada Air Dalam
Dalam rakor tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai perbaikan jaringan irigasi di sejumlah titik strategis. Fokus utama kini adalah pemasangan pompa air dalam dengan kedalaman lebih dari 50 meter.
“Kita tidak lagi mengandalkan air permukaan karena bisa memicu penurunan muka air dan tanah. Kita main di air dalam yang lebih stabil,” jelas Dody secara virtual.
Ia juga menyebutkan bahwa sebagian wilayah masih mengalami hujan lebat akibat anomali cuaca yang diprediksi BMKG. Meski begitu, Kementerian PUPR siap mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan melalui pendekatan teknologi dan infrastruktur berkelanjutan.
“Saya sudah menginstruksikan untuk fokus pada penanganan kemarau dengan pengadaan pompa dan sistem pendukung lainnya,” pungkas Dody.
Upaya kolektif ini diharapkan menjadi solusi strategis menjaga produktivitas pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan menghadapi ketidakpastian iklim ke depan.
Baca berita selengkapnya hanya di JurnalLugas.Com
