JurnalLugas.Com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5 persen pada 2025 dijadikan sebagai masukan penting bagi pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap mengacu pada data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
“Analisis dari lembaga-lembaga seperti IMF tentu jadi masukan yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengantisipasi, untuk menjaga supaya kita tetap baik ekonominya,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Hasan menjelaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari lembaga ekonomi internasional seperti IMF karena hal tersebut bisa membantu merumuskan strategi dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang cepat berubah. Namun, untuk kebijakan domestik, acuan utamanya tetap data nasional.
Data Sakernas Tunjukkan Tren Positif
Merujuk pada hasil Sakernas BPS, Hasan menyebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia justru mengalami penurunan. Pada Februari 2025, TPT tercatat sebesar 4,76 persen, turun dari 4,82 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
“Artinya, angka pengangguran, orang-orang yang benar-benar menganggur, turun,” ujarnya.
Lebih lanjut, jumlah setengah pengangguran juga mengalami penurunan dari 8,52 persen menjadi 8 persen. Sementara itu, pekerja waktu penuh—yaitu mereka yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu—meningkat dari 65,60 persen menjadi 66,19 persen pada Februari 2025.
“Jadi, ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa memang terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi penciptaan lapangan kerja baru juga terjadi, dan itu lebih banyak,” tegas Hasan.
Lulusan SMA Paling Banyak Menganggur
Hasan menjelaskan bahwa angka pengangguran absolut tidak hanya disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga oleh bertambahnya angkatan kerja baru dari lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Data Sakernas mencatat, pengangguran terbanyak pada Februari 2025 berasal dari lulusan SMA (28,01 persen), disusul oleh lulusan perguruan tinggi (Diploma IV, S1, S2, dan S3) sebesar 13,89 persen. Adapun lulusan Diploma I/II/III mencatatkan tingkat pengangguran terendah, yaitu 2,44 persen.
“Jadi, sejauh ini, indikator-indikator yang seperti ini, kita masih cukup baik, dan masih cukup untuk membuat bangsa kita optimistis,” kata Hasan, menegaskan bahwa pemerintah akan terus menggulirkan berbagai kebijakan strategis untuk menekan angka pengangguran.
Perbedaan Metodologi IMF dan BPS
IMF dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025 memproyeksikan tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5 persen. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,9 persen.
Namun perlu dicatat, metodologi yang digunakan IMF berbeda dari BPS. IMF mendefinisikan pengangguran sebagai persentase angkatan kerja yang belum bekerja atau masih mencari kerja. Sedangkan menurut BPS, pengangguran adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, tetapi aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau bahkan merasa putus asa karena tidak melihat peluang kerja.
Dengan kata lain, TPT menurut BPS lebih spesifik karena mencerminkan tenaga kerja yang tidak terserap pasar, sedangkan data IMF lebih luas secara definisi.
Pemerintah memastikan akan terus mengkaji berbagai data dan proyeksi baik dari dalam maupun luar negeri sebagai bagian dari formulasi kebijakan ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif.
Artikel ini dipublikasikan oleh JurnalLugas.Com.
