JurnalLugas.Com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan lampu hijau bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan kegiatan rapat di hotel atau restoran. Namun, izin tersebut diberikan dengan catatan agar pelaksanaannya tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam acara pelantikan pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) periode 2025–2030 serta seminar nasional yang digelar di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
“Pemerintah daerah boleh mengadakan rapat di hotel, tapi jangan sampai pemborosan. Fokuskan kepada tempat-tempat usaha yang sedang terdampak dan butuh dukungan,” ujar Tito dalam pidatonya.
Menurutnya, industri perhotelan dan restoran saat ini menjadi sektor yang cukup tertekan, terutama karena bergantung pada aktivitas pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Oleh sebab itu, kegiatan Pemda dinilai dapat menjadi penggerak roda ekonomi sektor ini.
“Sektor hospitality menyerap banyak tenaga kerja dan punya rantai pasok yang luas. Kalau dibiarkan mati, efeknya bisa ke mana-mana,” jelas Tito.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kementerian dan pemerintah daerah memperhatikan nasib pelaku usaha di sektor jasa, terutama yang berkaitan dengan pariwisata dan layanan publik.
Lebih lanjut, Tito menolak untuk membuat aturan teknis berbentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait hal ini. Ia mengaku khawatir jika aturan terlalu kaku justru akan membatasi fleksibilitas Pemda dalam mengambil kebijakan.
“Saya memilih untuk memberi ruang diskresi kepada kepala daerah. Tentunya tetap diawasi oleh DPRD agar pelaksanaannya transparan dan tepat sasaran,” ucapnya.
Ia pun membuka ruang dialog bagi pemerintah daerah maupun DPRD untuk memberikan masukan terkait kebijakan ini. Tujuannya agar setiap daerah bisa menyesuaikan pelaksanaan sesuai dengan kondisi lokal masing-masing.
“Kalau ada yang punya usulan yang lebih baik, silakan sampaikan. Saya terbuka untuk mendengarkan demi kebijakan yang lebih efektif,” tambah Tito.
Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi pelaku industri hospitality, sekaligus menjadi solusi seimbang antara pengetatan anggaran dan pemulihan ekonomi daerah.
Untuk informasi nasional dan regional terkini lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
