JurnalLugas.Com — Ratusan warga Thailand memadati kawasan Victory Monument, Bangkok, pada Sabtu (28/6/2025) dalam unjuk rasa besar menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Aksi ini merupakan yang terbesar sejak partai Pheu Thai naik ke tampuk kekuasaan pada 2023.
Demonstrasi yang diorganisir oleh kelompok United Force of the Land, gerakan nasionalis yang dikenal vokal menentang dominasi keluarga Shinawatra, mencerminkan meningkatnya ketegangan politik dalam negeri. Kelompok ini menuding pemerintahan Paetongtarn lemah dalam menangani konflik perbatasan yang memanas dengan Kamboja.
“Rekaman percakapan yang bocor itu menghina martabat militer kita,” ujar Chatchai T., salah satu pengunjuk rasa yang ikut aksi di Bangkok. Ia merujuk pada rekaman pembicaraan antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang dinilai mencerminkan sikap merendahkan terhadap militer Thailand.
Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn terdengar mencoba menyenangkan Hun Sen namun sekaligus menyampaikan kritik terselubung terhadap pimpinan militer negaranya. Hal ini memicu kemarahan di kalangan konservatif dan militer, yang kini mempertimbangkan opsi mosi tidak percaya terhadapnya.
Akibat krisis ini, Partai Bhumjaithai menarik diri dari koalisi, membuat posisi Paetongtarn di parlemen menjadi sangat lemah. Mosi tidak percaya dijadwalkan akan digelar saat masa sidang parlemen dimulai kembali pekan depan.
Tekanan tidak hanya datang dari parlemen. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Antikorupsi Nasional juga tengah menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Paetongtarn. Jika terbukti bersalah, ia terancam dicopot dari jabatannya.
Namun, dalam pernyataan resmi, Paetongtarn tetap tenang. “Rakyat berhak menyampaikan suara. Saya tidak akan melawan aspirasi itu dengan kekerasan,” katanya singkat kepada media.
Situasi ini turut diperkeruh oleh reaksi keras dari Hun Sen, yang selama ini dikenal dekat dengan klan Shinawatra. Dalam pidato televisi yang disiarkan secara luas, Hun Sen mengecam Paetongtarn dan menyatakan kecewa dengan arah kebijakan Thailand saat ini.
Kementerian Luar Negeri Thailand merespons pidato tersebut dengan hati-hati. Dalam pernyataannya, juru bicara kementerian menyebut pernyataan Hun Sen sebagai sesuatu yang “luar biasa” dan menegaskan bahwa Bangkok tetap memilih jalur diplomatik dalam menyelesaikan konflik perbatasan yang berlangsung.
Situasi politik Thailand kini berada di titik kritis, dengan masa depan pemerintahan Paetongtarn bergantung pada dinamika parlemen dan hasil investigasi lembaga hukum yang tengah berjalan.
Untuk perkembangan terbaru, kunjungi JurnalLugas.Com.
