JurnalLugas.Com – Perwira militer Israel (IDF) diduga menerima perintah untuk menembak warga Palestina yang tidak bersenjata di lokasi distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza. Kabar mengejutkan ini pertama kali dilaporkan oleh media Israel, Jumat (27/6/2025), berdasarkan kesaksian seorang tentara anonim yang bertugas di wilayah konflik tersebut.
Tentara tersebut mengungkapkan bahwa perintah penembakan diberikan oleh komandan IDF kepada pasukan di lapangan, tanpa mempertimbangkan apakah warga Palestina tersebut menimbulkan ancaman atau tidak. “Banyak dari mereka tidak bersenjata, tetapi tetap dianggap target,” ujarnya sebagaimana dikutip media tersebut.
Masih dari laporan yang sama, seorang tentara lainnya bahkan menyebut bahwa tindakan IDF tersebut telah “melanggar seluruh kode etik” dalam militer. Pernyataan itu memperkuat dugaan adanya kejahatan perang yang terjadi di tengah konflik berkepanjangan di Gaza.
Menanggapi isu ini, Jaksa Militer Agung Israel telah menginstruksikan Mekanisme Pencarian Fakta dan Penilaian Staf Umum IDF untuk melakukan penyelidikan mendalam atas dugaan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan oleh pasukannya.
Sementara itu, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada Selasa (24/6) melaporkan bahwa sejak Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) mulai aktif pada 27 Mei lalu, setidaknya 410 warga sipil tewas saat berusaha mendapatkan bantuan di pusat-pusat distribusi makanan di Gaza. Banyak di antara korban merupakan perempuan dan anak-anak.
Israel sendiri hingga kini menolak bekerja sama dengan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), lembaga yang selama ini menjadi penyalur utama bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut. Parlemen Israel sebelumnya telah mengesahkan undang-undang pada akhir Oktober 2024 yang melarang aktivitas UNRWA, dengan alasan dugaan keterlibatan sejumlah stafnya dalam serangan Hamas pada Oktober 2023.
Namun, tuduhan itu belum terbukti. PBB melalui pernyataan resminya menyebut bahwa Israel tidak memberikan bukti konkret terkait keterlibatan staf UNRWA, dan tetap mempertahankan dukungannya terhadap badan tersebut.
Situasi kemanusiaan di Gaza semakin kritis. Israel dan GHF, yang disebut mendapat dukungan dari Amerika Serikat, membuka titik-titik distribusi makanan di bagian selatan Gaza yang kini berada dalam kontrol militer. Ironisnya, distribusi ini kerap kali disertai dengan serangan mematikan terhadap warga sipil yang hanya ingin mendapatkan makanan dan air bersih.
Serangan militer Israel di Gaza kembali meningkat sejak 18 Maret, setelah kelompok Hamas menolak proposal Amerika Serikat terkait pembebasan sandera dan perpanjangan gencatan senjata yang berakhir pada 1 Maret.
Pada 19 Mei, Kabinet Keamanan Israel akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, namun tetap melalui jalur dan sistem yang dikendalikan penuh oleh militer.
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini bahkan menyebut bahwa Israel kini menggunakan distribusi bantuan sebagai alat untuk memindahkan paksa warga Palestina dari wilayah asal mereka. “Ini bukan sekadar krisis kemanusiaan, ini adalah taktik pemindahan penduduk,” katanya.
Situasi ini terus menuai kecaman internasional dan memicu kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar.
Baca berita selengkapnya hanya di JurnalLugas.Com.
