Petani Cabai Batu Bara Di Mana Tanggung Jawab Pemerintah dan DPR?

JurnalLugas.Com – Para petani cabai di area Bulan-bulan, Titi Merah, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kembali menghadapi krisis serius. Lahan pertanian yang semula produktif untuk menanam padi kini terbengkalai akibat tidak tersedianya air irigasi yang memadai. Para petani pun terpaksa mengalihkan fokus ke tanaman cabai agar dapat bertahan, meski penuh keterbatasan.

“Kami bukan petani cengeng. Tapi sampai kapan kami harus bertahan sendiri?” ujar salah satu petani setempat kepada jurnalis, Selasa, 01 Juli 2025.

Bacaan Lainnya
Baca Juga  Petani Batu Bara, “Jangan Masukkan Kami di Agenda Politik Pejabat”

Kondisi ini bukan kali pertama terjadi. Fenomena kekeringan musiman telah berulang, namun upaya konkret dari pemerintah daerah untuk menanggulanginya masih minim. Petani menilai pemerintah terkesan abai, meski laporan dan keluhan telah berkali-kali disampaikan.

Kritik juga diarahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara. Sebagai wakil rakyat, seharusnya mereka menjadi corong utama aspirasi masyarakat. Namun suara petani seolah tenggelam dalam ruang-ruang sidang yang sunyi dari empati.

“Jika semuanya dianggap takdir Tuhan, lalu di mana fungsi negara? Pemerintah dan DPR diberi mandat untuk hadir saat rakyat menderita. Kekeringan memang tak bisa dicegah, tapi bisa dimitigasi,” tegas Soefriyanto, pemerhati pertanian lokal.

Baca Juga  Tito Minta Pemda Data Keadaan Irigasi Pertanian Guna Swasembada Pangan 2027

Petani berharap ada tindakan nyata, bukan sekadar janji atau kunjungan seremonial. Mereka butuh dukungan, bukan hanya moral tapi juga kebijakan yang berpihak dan solusi yang berkelanjutan.

Kekeringan adalah tantangan bersama. Pemerintah dan DPR seharusnya berada di garis depan, bukan hanya saat kampanye, tetapi juga saat rakyat menjerit.

Baca berita dan opini lainnya hanya di JurnalLugas.Com

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait