JurnalLugas.Com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan pendataan kondisi irigasi di seluruh daerah guna mendukung program swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2027. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Instruksi Mendagri untuk Pemerintah Daerah
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024, Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk proaktif melakukan pendataan kondisi irigasi di wilayah masing-masing. Pendataan ini mencakup sawah tanpa irigasi maupun sawah yang irigasinya mengalami kerusakan.
Mendagri menegaskan bahwa proses ini dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dengan melibatkan Kepala Dinas Pertanian serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Data yang terkumpul di tingkat kabupaten/kota kemudian direkap di tingkat provinsi untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat.
“Ini tolong dicek per kabupaten/kota dan direkap oleh provinsi. Saya minta Senin depan, atau Selasa depan, semua data sudah terkumpul dan akan dibahas melalui rapat Zoom Meeting khusus mengenai masalah ini,” ujar Mendagri.
Koordinasi Lanjutan dengan Wamendagri dan Menko Pangan
Rapat lanjutan akan dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Dalam rapat tersebut, setiap provinsi diminta untuk menyampaikan laporan hasil pendataan yang akan menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Data yang terkumpul akan diteruskan oleh Kemendagri kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), untuk ditindaklanjuti.
Menko Pangan Zulhas juga mengingatkan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak hanya bertujuan menjaga kemandirian pangan, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Oleh karena itu, dia meminta seluruh jajaran pemda untuk bergerak cepat dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
“Mohon didata sawah-sawah kita yang belum ada irigasinya atau irigasinya yang rusak sehingga sawahnya hanya bisa ditanam sekali dalam setahun. Data ini segera dikirim ke Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, atau Dirjen Perairan di Kementerian PU, dengan tembusan ke Menteri Koordinator Bidang Pangan,” ujar Zulhas.
Irigasi yang baik memegang peranan penting dalam mendukung produktivitas lahan pertanian. Sawah yang memiliki sistem irigasi yang memadai memungkinkan petani untuk melakukan tanam lebih dari satu kali dalam setahun. Hal ini menjadi kunci utama untuk mencapai target swasembada pangan.
Dalam konteks ini, kolaborasi antar kementerian, pemerintah daerah, dan petani sangat dibutuhkan untuk memastikan proses pendataan dan perbaikan irigasi berjalan efektif. Dengan sinergi yang baik, upaya mencapai ketahanan pangan nasional di tahun 2027 menjadi lebih realistis.
Percepatan pendataan irigasi oleh pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam mendukung program swasembada pangan. Dukungan aktif dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mewujudkan target pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan Indonesia di masa depan.
