JurnalLugas.Com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2026. Padahal, pemerintah telah menetapkan pagu indikatif MBG sebesar Rp217 triliun.
Menurut Dadan, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran untuk menyasar seluruh penerima manfaat yang diperkirakan mencapai hampir 83 juta orang. Ia mengungkapkan, anggaran yang ada hanya mampu mendanai program sampai bulan Agustus 2026.
“Kalau kita lihat jumlah sasaran yang mencapai 82,9 juta jiwa, maka dana Rp217 triliun itu akan habis sebelum akhir tahun, bahkan diperkirakan hanya cukup sampai bulan kedelapan,” ujar Dadan saat ditemui usai rapat anggaran di Jakarta, Jumat (11/7).
Dadan menjelaskan, perhitungan kebutuhan bulanan program berkisar antara Rp25 triliun hingga Rp26 triliun. Artinya, hanya untuk empat bulan terakhir — September hingga Desember — masih dibutuhkan sekitar Rp100 triliun lebih. Karena itu, BGN mengajukan tambahan Rp118 triliun guna memastikan program dapat berjalan penuh hingga akhir tahun.
Target Luas, Beban Anggaran Tinggi
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mulai digelar tahun ini. Program ini menargetkan kelompok usia sekolah, ibu hamil, serta masyarakat kurang mampu yang rawan kekurangan gizi.
Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun untuk program MBG. Selain itu, tersedia pula cadangan anggaran hingga Rp100 triliun yang dapat dicairkan jika target cakupan program tercapai. Dengan demikian, total dana yang dikelola BGN untuk tahun ini bisa mencapai Rp171 triliun.
Namun, realisasi anggaran sejauh ini masih rendah. Berdasarkan laporan terbaru Kementerian Keuangan, hingga 12 Juni 2025, dana yang telah terserap baru mencapai Rp4,4 triliun atau sekitar 6,2% dari total pagu Rp71 triliun.
Seorang pejabat Kementerian Keuangan yang terlibat dalam pemantauan program menyebut bahwa rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh proses awal yang masih dalam tahap persiapan.
“Sebagian besar dana belum dicairkan karena program masih dalam fase awal, termasuk koordinasi daerah, penyesuaian menu gizi, dan distribusi logistik,” ungkap sumber tersebut yang tak ingin disebutkan namanya.
Ia menambahkan bahwa proses belanja akan meningkat tajam di kuartal ketiga dan keempat tahun ini, seiring berjalannya program di lebih banyak wilayah.
BGN menyampaikan komitmennya untuk mempercepat realisasi anggaran MBG pada sisa tahun 2025, sekaligus memperbaiki sistem distribusi dan pelaporan agar lebih akurat. Tambahan anggaran yang diajukan untuk 2026, menurut mereka, merupakan bentuk kesiapan untuk menjangkau seluruh sasaran program secara menyeluruh.
Namun, dengan realisasi serapan yang masih jauh dari optimal dan permintaan dana tambahan yang sangat besar, pemerintah perlu menyeimbangkan antara ambisi program dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas anggaran negara.
