JurnalLugas.Com – Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali terguncang. Partai ultra-Ortodoks utama, United Torah Judaism (UTJ), resmi menarik diri dari koalisi usai pemerintah gagal merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjamin pembebasan siswa yeshiva dari kewajiban wajib militer.
Enam dari tujuh anggota parlemen UTJ menyatakan mundur, menyusul langkah ketua partai, Yitzhak Goldknopf, yang telah lebih dulu hengkang bulan lalu. Keputusan tersebut secara drastis memangkas kekuatan politik Netanyahu di Knesset menjadi hanya 61 kursi dari total 120—mayoritas yang sangat tipis untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan.
“Langkah ini diambil setelah melalui pertimbangan mendalam bersama para rabbi senior,” ujar faksi Degel Hatorah dalam pernyataan resminya, Senin (15/7). Mereka menuding pemerintah telah melanggar janji yang diberikan saat membentuk koalisi pada akhir 2022, khususnya terkait status pelajar seminari Yahudi yang selama ini dikecualikan dari dinas militer.
Pemerintahan Netanyahu sebelumnya memang menggandeng partai-partai ultra-Ortodoks dengan kesepakatan khusus, termasuk komitmen untuk mengesahkan RUU pengecualian militer. Namun hingga pertengahan 2025, draf tersebut belum juga disahkan, memicu ketegangan di internal koalisi.
Seorang juru bicara Yitzhak Goldknopf membenarkan bahwa seluruh anggota parlemen UTJ telah menyerahkan surat pengunduran diri dari koalisi. Langkah itu membuat masa depan pemerintahan semakin tidak pasti, terlebih belum ada kejelasan apakah partai Shas—sekutu ultra-Ortodoks lainnya—akan mengikuti jejak UTJ.
Krisis ini terjadi di tengah memanasnya situasi keamanan nasional, menyusul konflik bersenjata yang belum reda di Gaza. Di saat kebutuhan pasukan meningkat, Mahkamah Agung Israel tahun lalu telah memerintahkan penghentian pengecualian wajib militer dan mendesak perekrutan siswa yeshiva.
Di sisi lain, sejumlah partai dalam koalisi tetap bersikukuh mempertahankan kebijakan pengecualian, demi menjaga dukungan dari basis pemilih religius. Namun tekanan dari publik dan fraksi sekuler menuntut kesetaraan dalam kewajiban bela negara.
Dengan mayoritas yang kian rapuh dan perpecahan internal yang makin dalam, tekanan terhadap Netanyahu untuk segera menyelesaikan krisis ini semakin besar.
Baca berita selengkapnya di: JurnalLugas.Com
