JurnalLugas.Com – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara tegas membantah tuduhan intervensi dalam proses pengangkatan hakim-hakim di negaranya. Ia menegaskan seluruh prosedur sudah berjalan sesuai dengan mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan.
“Prosedur pengangkatan dan pelantikan hakim dimulai dari Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP), kemudian disampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Selanjutnya, nama-nama calon hakim dibawa ke Majlis Raja-Raja,” ujar Anwar pada Jumat, 18 Juli 2025.
Pernyataan itu disampaikan untuk menepis berbagai tudingan yang selama ini diarahkan kepadanya, terutama dari kalangan politikus yang menuduh adanya campur tangan pemerintah dalam sistem peradilan.
“Ini membuktikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik dan tunduk pada prinsip Perlembagaan Pasal 122B,” imbuhnya.
Anwar turut menyoroti maraknya tuduhan yang menyebut dirinya menggugat atau menolak sejumlah nama hakim. Ia membantah tegas narasi tersebut.
“Berminggu-minggu saya dihujat, dikecam, dan difitnah. Tapi sekarang terbukti kenyataan itu meleset,” ujarnya menanggapi opini liar yang berkembang di publik.
Ia menduga, serangan tersebut berasal dari pihak-pihak berkepentingan politik yang ingin merusak kredibilitas pemerintahannya.
“Tapi satu hal yang saya hendak tekankan, bahwa budaya fitnah ini harus dihentikan. Cercaan dan kecaman tanpa merujuk fakta hanya akan merusak demokrasi,” tegasnya.
Anwar juga memastikan dirinya tidak pernah mengintervensi jalannya proses hukum, termasuk tidak mencampuri keputusan pengadilan atau mempengaruhi para hakim.
“Saya tidak buang nama-nama hakim. Saya tidak hantar nama-nama hakim ke tribunal. Saya tidak ganggu mana-mana keputusan. Saya tidak arah mana-mana ketua hakim negara dan hakim mahkamah rayuan,” ungkap Anwar.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjaga independensi lembaga kehakiman sebagai fondasi negara hukum yang sehat.
Sementara itu, tekanan terhadap Anwar terus bergulir dari berbagai pihak. Selain soal pengangkatan hakim, sejumlah kelompok juga mempersoalkan arah kepemimpinannya. Bahkan beredar informasi rencana aksi protes besar-besaran di Kuala Lumpur pada 26 Juli 2025 sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintahannya.
Meskipun demikian, Anwar tetap memilih untuk fokus pada agenda reformasi dan menegaskan bahwa kritik harus dilandasi fakta, bukan fitnah.
Selengkapnya kunjungi: JurnalLugas.Com
