JurnalLugas.Com – Situasi di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas. Militer Kamboja dilaporkan melancarkan serangan besar-besaran menggunakan artileri berat serta sistem roket multi-laras BM-21 ke wilayah perbatasan yang dihuni warga sipil. Serangan ini memicu kekhawatiran internasional akan meluasnya konflik dan potensi pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.
Menurut otoritas pertahanan Thailand, serangan tersebut tidak hanya menargetkan posisi militer, tetapi juga menyasar wilayah permukiman penduduk yang berada di zona perbatasan. Puluhan rumah dilaporkan hancur dan ribuan warga terpaksa mengungsi demi menyelamatkan diri dari rentetan tembakan.
“Serangan artileri dan roket Kamboja sangat intens dan tampaknya disengaja menghantam area pemukiman,” ujar salah satu pejabat keamanan Thailand, yang enggan disebut namanya, kepada media lokal.
Roket BM-21: Senjata Lawas dengan Daya Rusak Besar
Roket BM-21 yang digunakan Kamboja merupakan sistem peluncur roket buatan era Soviet yang dikenal memiliki kemampuan meluncurkan hingga 40 roket dalam waktu singkat. Meskipun tergolong senjata lama, daya rusaknya tetap tinggi dan berisiko besar bagi warga sipil di wilayah padat.
Sistem roket ini biasa dipakai dalam operasi skala besar dan memiliki jangkauan tembak hingga 20 kilometer. Dalam konteks konflik perbatasan saat ini, penggunaan roket tersebut dinilai sebagai bentuk eskalasi serius yang mengarah pada pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam hukum perang.
Thailand Balas Serangan, Luncurkan Operasi “Yuttha Bodin”
Menanggapi serangan itu, pihak militer Thailand segera melancarkan serangan balik dengan mengerahkan jet tempur F-16 serta unit infanteri elit. Operasi militer tersebut diberi nama sandi “Yuttha Bodin” dan berfokus pada penghancuran titik peluncuran roket serta markas tentara Kamboja di perbatasan.
Juru bicara militer Thailand menyatakan bahwa operasi ini dilakukan sebagai langkah defensif untuk melindungi warga sipil dan menjaga kedaulatan wilayah. “Kami tidak mencari konflik, namun akan bertindak tegas atas setiap agresi yang membahayakan warga negara kami,” tegasnya.
Korban Jiwa dan Pengungsian Massal
Hingga Jumat pagi (25/7/2025), jumlah korban jiwa tercatat meningkat. Setidaknya 15 orang tewas di pihak Thailand, termasuk 14 warga sipil dan satu tentara. Di pihak Kamboja, satu warga sipil dilaporkan meninggal dunia akibat balasan serangan Thailand.
Lebih dari 130 ribu warga dari provinsi-provinsi perbatasan di Thailand seperti Surin, Sisaket, dan Buriram telah dievakuasi. Sementara di sisi Kamboja, ribuan warga juga memilih mengungsi ke pedalaman untuk menghindari dampak pertempuran.
Reaksi Internasional dan Desakan Gencatan Senjata
Ketegangan ini mendapat perhatian serius dari komunitas internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan menggelar sidang darurat atas permintaan Kamboja. Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, telah mengirim surat resmi ke Sekjen PBB untuk memfasilitasi mediasi.
Amerika Serikat dan Tiongkok juga menyerukan agar kedua negara menahan diri dan menghentikan aksi militer. Pemerintah Malaysia, selaku Ketua ASEAN tahun ini, mendesak agar Thailand dan Kamboja segera membuka jalur diplomatik demi mencegah krisis kemanusiaan yang lebih luas.
Seorang analis militer dari Asia Defense Review, Chanvit Yotharak, mengatakan bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan senjata. “Ketegangan ini sudah tertanam dalam sejarah panjang perebutan wilayah, dan hanya bisa diurai lewat diplomasi serius dengan melibatkan pihak ketiga yang netral,” ujarnya.
Akar Masalah: Sengketa Wilayah Turun-Temurun
Konflik ini berpangkal pada sengketa lama terkait batas wilayah yang belum sepenuhnya disepakati sejak era penjajahan. Salah satu titik panas adalah area di sekitar kuil kuno Ta Muen Thom, yang diklaim kedua negara sebagai milik sahnya.
Ketegangan meningkat sejak Mei 2025, ketika seorang prajurit Kamboja tewas dalam insiden baku tembak singkat dengan pasukan Thailand di dekat kuil tersebut. Situasi semakin memanas setelah bocornya percakapan telepon antara Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dan mantan PM Kamboja, Hun Sen, yang memperlihatkan ketidakselarasan strategi diplomatik kedua negara.
Desakan Penyelidikan dan Dugaan Pelanggaran HAM
Human Rights Watch dan Amnesty International mendesak dilakukan penyelidikan independen terkait laporan penggunaan senjata berat di area sipil. Tuduhan penggunaan bom cluster oleh Thailand dan serangan roket ke sekolah serta fasilitas kesehatan oleh Kamboja menimbulkan kekhawatiran atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Jika terbukti benar, tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan memicu sanksi internasional lebih luas.
Ancaman Perang Terbuka di ASEAN?
Bentrok antara Thailand dan Kamboja bukan hanya ancaman bagi kedua negara, namun juga bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. ASEAN kini dihadapkan pada ujian nyata dalam menyelesaikan konflik internal anggotanya.
Sementara itu, warga sipil di perbatasan hanya bisa berharap pada datangnya gencatan senjata dan kembalinya kehidupan yang damai.
Pantau terus perkembangan terkini konflik Thailand–Kamboja hanya di JurnalLugas.Com.
