JurnalLugas.Com – Ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja kembali meletus pada pertengahan tahun 2025, memunculkan kekhawatiran serius di kawasan Asia Tenggara. Konflik yang dipicu oleh saling klaim wilayah perbatasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari sejarah panjang yang melibatkan kekuasaan kolonial, nasionalisme, serta ketidaksepakatan diplomatik selama puluhan tahun.
Di balik deru meriam dan roket BM-21 yang menghantam desa-desa di sepanjang perbatasan, tersimpan konflik laten yang berasal dari masa kolonialisme Prancis dan ketegangan geopolitik di era modern. Artikel ini mengulas secara mendalam akar sejarah, penyebab, dan perkembangan terbaru dari konflik yang berisiko mengguncang stabilitas ASEAN.
Awal Mula Sengketa: Warisan dari Penjajahan Prancis
Konflik antara Thailand dan Kamboja berakar dari batas wilayah yang tidak pernah disepakati secara menyeluruh sejak masa kolonial. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, wilayah Kamboja menjadi bagian dari Indochina Prancis, sementara Thailand (dulu Siam) tetap menjadi kerajaan merdeka, meskipun mendapat tekanan kolonial dari Prancis dan Inggris.
Pada masa itu, Prancis sebagai penguasa kolonial menyusun peta perbatasan yang tidak selalu mempertimbangkan klaim budaya atau sejarah lokal. Beberapa wilayah yang dianggap sebagai bagian dari Thailand oleh penduduk lokal, seperti area di sekitar kuil Preah Vihear dan Ta Muen Thom, dicantumkan dalam peta sebagai bagian dari Kamboja.
Masalah muncul karena peta-peta kolonial ini menjadi rujukan utama dalam penetapan batas wilayah modern. Thailand menilai bahwa peta buatan Prancis tidak sah karena tidak ada perjanjian bilateral yang mendasarinya secara formal. Sebaliknya, Kamboja menganggap bahwa peta tersebut adalah dokumen resmi yang sah dan mengikat secara hukum.
Keputusan Mahkamah Internasional yang Tak Menyelesaikan Segalanya
Perselisihan sengketa wilayah akhirnya mencapai Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962. Dalam putusannya, ICJ menyatakan bahwa kuil Preah Vihear secara sah berada di wilayah Kamboja. Keputusan ini memicu protes keras dari Thailand dan memicu gelombang nasionalisme di dalam negeri.
Namun, yang menjadi permasalahan adalah ICJ tidak secara eksplisit menetapkan batas wilayah di sekitar kuil. Thailand mengklaim bahwa area di sekeliling kuil masih menjadi bagian dari wilayahnya, sedangkan Kamboja menganggap semua zona sekitarnya termasuk miliknya. Ketidakjelasan ini menjadi bahan sengketa hingga kini.
Rentetan Ketegangan di Perbatasan
Sejak awal 2000-an, ketegangan di kawasan perbatasan mulai meningkat kembali. Pada 2008, militer kedua negara sempat terlibat bentrok singkat di sekitar kawasan kuil. Bentrokan itu menewaskan beberapa tentara dan menyebabkan kerusakan infrastruktur sipil di kedua sisi.
Meski sempat terjadi gencatan senjata dan perundingan damai, akar masalah tidak pernah benar-benar diselesaikan. Masalah batas wilayah, peta kolonial, dan klaim historis terus menjadi sumber konflik yang sewaktu-waktu dapat meledak kembali.
Persaingan nasionalisme juga turut memperkeruh suasana. Kedua negara menggunakan isu perbatasan ini sebagai alat konsolidasi politik domestik, terutama saat terjadi ketidakstabilan pemerintahan.
Konflik Memuncak: Pertempuran Juli 2025
Pada pertengahan Juli 2025, konflik kembali pecah secara terbuka. Pemicunya adalah insiden penembakan yang menewaskan seorang prajurit Kamboja di dekat kawasan sengketa. Pemerintah Kamboja menuding pasukan Thailand sebagai pelaku, sedangkan Thailand menyebut bahwa tembakan terjadi sebagai balasan atas pelanggaran wilayah.
Dalam waktu singkat, ketegangan meningkat menjadi konflik bersenjata terbuka. Kamboja meluncurkan serangan artileri dan roket BM-21 Grad ke arah wilayah Thailand, termasuk ke daerah permukiman sipil. Serangan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.
Thailand membalas dengan serangan udara menggunakan jet tempur F-16 dan operasi darat yang diberi sandi “Yuttha Bodin”. Pertempuran terjadi di sedikitnya 12 titik sepanjang perbatasan, memicu evakuasi massal lebih dari 130 ribu warga sipil.
Dampak Kemanusiaan: Ribuan Mengungsi, Puluhan Tewas
Hingga 25 Juli 2025, tercatat 15 korban jiwa di pihak Thailand, terdiri dari 14 warga sipil dan satu tentara. Di sisi Kamboja, satu warga sipil dikabarkan tewas akibat serangan udara balasan. Jumlah pengungsi terus bertambah seiring meluasnya pertempuran.
Desa-desa di provinsi Surin, Buriram, dan Sisaket menjadi lokasi paling terdampak. Sekolah, pasar, dan rumah ibadah rusak akibat tembakan roket dan artileri. Di sisi Kamboja, wilayah Provinsi Oddar Meanchey juga mengalami kerusakan berat.
Warga yang mengungsi dilaporkan kesulitan mengakses logistik dan layanan medis. Lembaga kemanusiaan internasional mendesak dibukanya koridor kemanusiaan agar bantuan dapat menjangkau mereka yang terdampak.
Diplomasi Mandek dan Desakan Internasional
Konflik ini memicu keprihatinan dari komunitas internasional. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Malaysia mendesak kedua pihak untuk menahan diri dan segera kembali ke meja perundingan. Malaysia, selaku Ketua ASEAN tahun ini, menyampaikan keprihatinan mendalam dan menawarkan diri sebagai mediator.
Dewan Keamanan PBB juga menjadwalkan pertemuan darurat untuk membahas konflik ini, menyusul permintaan resmi dari pemerintah Kamboja. Beberapa negara anggota PBB meminta agar gencatan senjata segera diberlakukan dan penyelidikan independen dilakukan terhadap dugaan pelanggaran hukum perang.
Laporan yang menyebut adanya penggunaan bom cluster dan serangan terhadap fasilitas sipil menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kejahatan perang. Jika tuduhan ini terbukti, maka dampak diplomatiknya akan jauh lebih besar.
Nasionalisme dan Politik Dalam Negeri
Salah satu alasan mengapa konflik ini terus berulang adalah karena kedua negara menggunakan isu ini untuk kepentingan politik dalam negeri. Di Thailand, isu perbatasan kerap dijadikan alat untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan ekonomi dan politik. Sementara di Kamboja, sentimen anti-Thai sering dimanfaatkan untuk memperkuat legitimasi pemerintah.
Pada 2025, dinamika politik di kedua negara tengah tidak stabil. Thailand menghadapi tekanan dalam negeri atas masalah korupsi dan inflasi, sementara di Kamboja, transisi kekuasaan dari Hun Sen ke putranya, Hun Manet, belum sepenuhnya mulus. Isu perbatasan menjadi titik temu yang mudah dibakar untuk menyatukan sentimen nasional.
Jalan Tengah Masih Terbuka
Meski konflik tengah memuncak, peluang untuk meredamnya tetap terbuka. Langkah-langkah seperti pembentukan zona demiliterisasi, pertukaran pengungsi, serta mediasi pihak ketiga menjadi opsi realistis dalam jangka pendek.
Dalam jangka panjang, penyelesaian hanya dapat dicapai jika kedua negara bersedia meninjau ulang dokumen batas wilayah secara bersama-sama. Mekanisme penyusunan peta modern dengan bantuan lembaga internasional dapat menjadi solusi teknis yang adil dan netral.
Salah satu pendekatan yang disarankan oleh para pakar adalah pengelolaan kawasan sengketa secara bersama (joint border management). Skema ini dapat mengurangi klaim sepihak dan membuka ruang dialog tanpa harus mengorbankan klaim kedaulatan masing-masing pihak.
ASEAN dalam Tekanan
Konflik Thailand–Kamboja merupakan ujian nyata bagi ASEAN sebagai organisasi kawasan. Prinsip non-intervensi yang selama ini dijunjung tinggi justru seringkali membuat ASEAN lamban dalam menangani konflik internal anggotanya.
Kini, dunia melihat bagaimana ASEAN merespons konflik ini. Jika ASEAN gagal memfasilitasi dialog damai antara dua anggotanya sendiri, maka kredibilitasnya sebagai penjaga perdamaian kawasan bisa runtuh.
Beberapa kalangan mendesak agar ASEAN memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa internal dan lebih berani menggunakan pendekatan diplomasi aktif untuk mencegah eskalasi serupa di masa depan.
Luka Lama yang Terbuka Kembali
Konflik Thailand dan Kamboja di tahun 2025 bukan hanya tentang pertempuran dan angka korban. Ini adalah cermin dari sejarah panjang yang belum diselesaikan, dan konsekuensi dari warisan kolonial yang dibiarkan menjadi bara dalam sekam.
Selama kedua negara tidak menyepakati peta wilayah yang jelas, serta selama sentimen nasionalisme terus dieksploitasi untuk kepentingan politik, maka potensi konflik akan tetap ada. Upaya damai yang nyata dan berkelanjutan harus segera dimulai, sebelum konflik ini berubah menjadi tragedi regional yang lebih luas.
Ikuti perkembangan terbaru konflik Thailand–Kamboja dan berita penting lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
