JurnalLugas.Com – Upaya penyelesaian konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja memasuki babak diplomatik baru. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dijadwalkan bertemu di Kuala Lumpur pada Senin (28/7), menyusul eskalasi militer yang terjadi di wilayah sengketa.
Pertemuan tersebut digagas atas prakarsa Malaysia, yang kini memegang jabatan ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan kedua negara.
“Saya telah berdiskusi langsung dengan menlu Thailand dan Kamboja. Keduanya sepakat menyelesaikan isu ini secara regional tanpa campur tangan pihak luar. Mereka meminta Malaysia untuk menjadi mediator,” ujarnya, Minggu (27/7).
Hasan menambahkan, dirinya juga menantikan komunikasi resmi dari Menlu Amerika Serikat, Marco Rubio. “Saya siap menyampaikan perkembangan ini jika diminta oleh pihak AS, namun sejauh ini ASEAN harus mengambil peran utama,” imbuhnya.
Peran ASEAN Diutamakan
Dalam kapasitas sebagai ketua ASEAN, Malaysia memandang konflik Thailand-Kamboja sebagai urusan internal yang perlu diselesaikan dalam kerangka kerja sama regional. ASEAN, yang beranggotakan 10 negara, termasuk Thailand dan Kamboja, memang memiliki mekanisme penyelesaian damai untuk konflik perbatasan.
“Karena ini menyangkut dua negara anggota ASEAN, maka solusi regional lebih sesuai dan konstruktif. Inilah waktu bagi ASEAN menunjukkan relevansinya,” jelas Hasan.
Pernyataan ini menegaskan posisi Malaysia yang menolak dominasi pihak luar dalam isu perbatasan kawasan, termasuk negara-negara besar yang sempat menawarkan diri sebagai penengah.
Konfirmasi dari Pihak Thailand
Kementerian Luar Negeri Thailand melalui juru bicara resminya, Nikondet Phalangkun, membenarkan rencana pertemuan tersebut. Dalam konferensi pers di Bangkok, ia menyatakan bahwa pertemuan antara pimpinan Thailand dan Kamboja akan dilangsungkan di Kuala Lumpur.
“Benar bahwa akan ada pertemuan esok hari, seperti yang telah diberitakan. Itu yang dapat saya konfirmasi saat ini,” ujarnya singkat.
Saat ditanya mengenai pengaruh komunikasi telepon dari Presiden AS Donald Trump yang berujung pada proses mediasi Malaysia, Phalangkun mengisyaratkan bahwa baik Thailand maupun Kamboja memiliki motivasi ekonomi di balik keinginan segera berdamai. “Negosiasi dagang dengan Washington menjadi pertimbangan penting bagi kedua negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan melanjutkan perundingan ekonomi dengan negara-negara yang terlibat konflik militer aktif. Ini menjadi tekanan diplomatik tersendiri bagi Thailand dan Kamboja untuk segera meredakan ketegangan.
Konflik Berkepanjangan
Ketegangan antara dua negara bertetangga ini meningkat tajam pada 24 Juli, ketika insiden bentrokan bersenjata pecah di sepanjang zona netral yang masih disengketakan. Laporan awal menyebutkan puluhan korban jiwa dan luka-luka, termasuk dari kalangan warga sipil.
Sebelum peristiwa tersebut, insiden serupa juga terjadi pada 28 Mei lalu, yang menewaskan satu personel militer Kamboja. Rentetan insiden ini membuat masyarakat di sekitar perbatasan hidup dalam ketakutan.
Konflik ini berakar dari sejarah kolonialisme. Pada 1907, Prancis sebagai penguasa kolonial saat itu, menetapkan batas wilayah antara Kamboja dan Thailand. Namun peta tersebut menimbulkan interpretasi yang berbeda dari kedua negara.
Seorang pakar hubungan internasional dari Universitas Nasional Kamboja, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa penyusunan batas wilayah saat itu tidak mempertimbangkan kondisi geografis. “Banyak wilayah yang diabaikan karena sulit diakses. Ini menyisakan celah konflik yang hingga kini belum tuntas,” ujarnya.
Setelah Kamboja memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 1953, wilayah-wilayah yang tidak jelas batasnya itu menjadi sumber pertikaian.
Jalur Hukum vs Diplomasi
Thailand dan Kamboja memiliki pendekatan berbeda dalam menyelesaikan sengketa ini. Pemerintah Thailand cenderung menekankan negosiasi bilateral sebagai jalan utama. Sebaliknya, Kamboja menginginkan campur tangan Mahkamah Internasional (ICJ).
Namun, Thailand belum mengakui yurisdiksi penuh ICJ dalam persoalan perbatasan ini, sehingga upaya hukum internasional belum bisa diimplementasikan sepenuhnya. Hal ini menciptakan kebuntuan, dan menyulitkan penyelesaian formal dalam kerangka hukum internasional.
Seorang diplomat senior dari ASEAN menyebut bahwa pendekatan damai menjadi satu-satunya opsi yang tersisa. “Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan hukum saja. Pendekatan diplomatik menjadi jembatan sementara untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut,” katanya dalam diskusi tertutup.
Harapan dari Pertemuan di Kuala Lumpur
Pertemuan di Kuala Lumpur dipandang sebagai momentum penting untuk mendinginkan situasi. Diharapkan, pertemuan itu akan menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan mekanisme kerja sama perbatasan yang lebih baik.
Sumber dari Kementerian Luar Negeri Kamboja menyebut bahwa Hun Manet datang dengan “niat baik dan kesiapan untuk berdialog terbuka.” Sementara dari kubu Thailand, disebutkan bahwa Phumtham Wechayachai membawa mandat penuh dari parlemen untuk mencari solusi damai.
Para pengamat menilai bahwa Malaysia berpotensi memainkan peran strategis dalam jangka panjang. Dengan pengalaman diplomatik dan posisi sentral di ASEAN, negeri jiran itu dapat menjadi fasilitator negosiasi yang lebih inklusif.
Situasi perbatasan Thailand-Kamboja menjadi perhatian utama kawasan Asia Tenggara. Melalui pertemuan di Kuala Lumpur, diharapkan jalur damai dapat terbuka lebar. Keterlibatan aktif Malaysia sebagai mediator juga menjadi ujian nyata bagi relevansi dan kohesi ASEAN di tengah konflik kawasan.
Untuk perkembangan lebih lanjut seputar isu kawasan dan politik internasional, kunjungi JurnalLugas.Com.
