JurnalLugas.Com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menanggapi wacana yang belakangan mengemuka terkait usulan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dilakukan oleh DPRD. Ia menilai, alasan mahalnya ongkos politik tak bisa dijadikan dalih untuk mengubah sistem demokrasi langsung yang telah berjalan selama ini.
Menurut Bima, anggapan bahwa biaya Pilkada terlalu tinggi adalah penyederhanaan terhadap persoalan yang lebih kompleks. Dalam pandangannya, mahalnya biaya politik tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi dari berbagai kelemahan yang mengakar dalam sistem politik itu sendiri.
“Kalau cuma soal mahalnya biaya, tidak lantas solusinya adalah menyerahkan kembali Pilkada ke DPRD. Ini bukan sekadar masalah dana, tapi soal struktur dan budaya politik yang perlu dibenahi,” ujarnya dalam sebuah pernyataan, Minggu (27/7/2025).
Kaderisasi Lemah, Biaya Politik Melonjak
Bima menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama membengkaknya biaya politik adalah lemahnya fungsi partai politik dalam menyiapkan kader dan melakukan advokasi publik. Ketika partai gagal membangun regenerasi yang kuat, para calon kepala daerah pun kerap harus menanggung beban kampanye secara mandiri, yang akhirnya mendorong praktik transaksional.
“Minimnya kaderisasi menjadikan banyak kandidat maju dengan modal pribadi, tanpa dukungan struktural yang kuat. Ini tentu memperbesar ongkos politik,” tegasnya.
Pendanaan Parpol Perlu Ditingkatkan
Dalam konteks ini, ia juga menyinggung pentingnya peningkatan pendanaan negara kepada partai politik. Meski menyadari bahwa isu ini belum populer di kalangan publik, namun ia menilai penguatan finansial partai politik adalah fondasi penting dalam pembenahan sistem politik nasional.
“Memberikan dana yang layak kepada partai bukan untuk memanjakan, tetapi agar mereka bisa menjalankan fungsi demokratis dengan baik, termasuk pendidikan politik dan pembinaan kader,” paparnya.
Pendanaan yang kuat, lanjut Bima, dapat menurunkan ketergantungan calon kepala daerah terhadap sponsor-sponsor yang berkepentingan, serta membuka jalan bagi kontestasi yang lebih sehat dan transparan.
Modernisasi Pemilu Lewat Teknologi
Tidak hanya pada sisi partai politik, Wamendagri juga menyoroti perlunya reformasi teknis dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan untuk memotong biaya pelaksanaan, sekaligus meningkatkan efisiensi serta kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.
“Sudah saatnya sistem pemilu kita beralih ke arah digitalisasi, terutama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Ini bisa menekan biaya dan mengurangi potensi kecurangan,” ucap Bima.
Ia menekankan bahwa reformasi sistem harus mengarah pada penguatan institusi, bukan pada langkah mundur yang bisa menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi langsung.
Demokrasi Bukan Soal Sempurna, Tapi Komitmen
Lebih jauh, Bima menyebut bahwa tidak ada sistem politik yang benar-benar sempurna. Bahkan negara-negara dengan demokrasi paling maju pun masih terus menghadapi tantangan dan dinamika politik internal yang kompleks. Oleh karena itu, solusi terbaik bukanlah mengganti sistem secara drastis, melainkan memperbaiki kekurangannya secara bertahap.
“Kita jangan buru-buru menyalahkan sistem. Yang perlu diperkuat adalah pelaksanaannya dan institusinya. Negara-negara Eropa juga masih berbenah, tapi mereka tetap konsisten pada prinsip demokrasi,” katanya.
Demokrasi untuk Menyatukan Bangsa
Dalam penutupnya, Wamendagri mengingatkan semua pihak bahwa demokrasi seharusnya menjadi sarana memperkuat persatuan, bukan menjadi sumber perpecahan. Baik partai politik maupun para pemilih dituntut untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dalam setiap proses politik.
“Jangan sampai politik justru memecah belah masyarakat. Tugas kita semua menjaga agar demokrasi menjadi kekuatan pemersatu bangsa,” pungkasnya.
Wacana perubahan sistem Pilkada harus dikaji secara hati-hati, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, efisiensi anggaran, dan kebutuhan akan partisipasi publik yang inklusif. Solusi terhadap tingginya biaya politik bukanlah kembali ke masa lalu, melainkan memperkuat sistem yang ada agar lebih akuntabel dan berkeadilan.
Temukan berita politik terkini lainnya hanya di JurnalLugas.Com
