JurnalLugas.Com – Ketegangan antara Kamboja dan Thailand kembali memuncak setelah 20 tentara Kamboja dilaporkan ditahan oleh militer Thailand di wilayah perbatasan Preah Vihear dan Ubon Ratchathani. Penahanan ini terjadi tepat pada hari Rabu, 30 Juli 2025, saat kedua negara dijadwalkan melaksanakan pertemuan pasca-gencatan senjata yang baru diberlakukan.
Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Kamboja, penangkapan para prajurit tersebut berlangsung saat momen yang seharusnya menjadi simbol rekonsiliasi, yakni pertemuan resmi yang diwarnai dengan agenda berjabat tangan antara perwakilan militer kedua negara.
“Penahanan ini terjadi saat pasukan kami bergerak menuju titik pertemuan yang disepakati, bukan dalam kondisi bertempur atau menyerang,” ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Kolonel C.P., dalam keterangan persnya.
Tuduhan Pelanggaran Gencatan Senjata
Pemerintah Kamboja mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh pasukan Thailand tersebut. Mereka menyebut aksi penahanan sebagai pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata yang baru disepakati akhir pekan lalu, sebagai bagian dari proses peredaan konflik di kawasan yang telah lama dipersengketakan.
“Kami memandang penahanan ini sebagai bentuk pengkhianatan atas semangat perdamaian yang telah kami upayakan bersama,” kata Menteri Luar Negeri Kamboja, H.S., dalam konferensi pers di Phnom Penh.
Ia menambahkan bahwa penahanan tersebut tidak hanya merusak kepercayaan yang baru mulai tumbuh, namun juga mencederai martabat militer dan kedaulatan Kamboja sebagai negara berdaulat.
Versi Berbeda dari Pihak Thailand
Namun demikian, narasi berbeda disampaikan oleh militer Thailand. Dalam siaran pers yang dirilis oleh Komando Militer Wilayah Isan, pihak Thailand membantah bahwa penahanan dilakukan secara sepihak atau melanggar kesepakatan damai. Mereka mengklaim bahwa para tentara Kamboja justru terlibat dalam kontak senjata di wilayah sengketa, dan akhirnya menyerah.
“Pasukan kami hanya merespons tindakan agresif yang dilakukan lebih dahulu oleh pihak Kamboja. Setelah terjadi baku tembak singkat, mereka menyerahkan diri,” kata Juru Bicara Militer Thailand, Mayor Jenderal T.N.
Thailand juga menyebut bahwa posisi para prajurit Kamboja berada terlalu jauh memasuki wilayah Thailand, melebihi batas demarkasi yang disepakati sementara dalam perundingan.
Latar Belakang Sengketa Wilayah
Ketegangan antara kedua negara telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan titik utama konflik berada di sekitar kompleks Candi Preah Vihear sebuah situs bersejarah yang berada di perbatasan, namun diklaim oleh kedua pihak. Meski Mahkamah Internasional telah menetapkan kepemilikan wilayah kepada Kamboja sejak 1962, klaim tumpang tindih atas zona penyangga dan akses strategis masih menjadi sumber friksi.
Beberapa insiden kecil telah terjadi sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, termasuk penempatan senjata berat, pembangunan jalan militer, serta patroli bersenjata di jalur yang sensitif secara geografis dan politis.
Upaya Diplomatik Dipercepat
Menanggapi insiden ini, Perdana Menteri Kamboja menginstruksikan kepada kementerian terkait untuk mengajukan nota diplomatik kepada Bangkok, menuntut pembebasan segera para prajurit tersebut tanpa syarat.
“Kami tak akan tinggal diam. Kami menuntut pembebasan 20 tentara kami dalam waktu secepat mungkin, dan menyerukan intervensi ASEAN jika perlu,” tegas Perdana Menteri Kamboja dalam pidatonya di Majelis Nasional.
Di sisi lain, Thailand mengisyaratkan bahwa proses hukum militer akan tetap berjalan terhadap para tentara yang ditahan, sembari menunggu hasil penyelidikan penuh atas kronologi baku tembak tersebut.
ASEAN selaku organisasi regional pun mulai menunjukkan kekhawatiran. Sekretaris Jenderal ASEAN dalam pernyataan resminya mendesak kedua negara agar “menahan diri dan mematuhi prinsip-prinsip perdamaian yang diatur dalam Piagam ASEAN.”
Potensi Eskalasi dan Ancaman Regional
Pengamat militer regional dari Institute for Strategic Studies Asia Tenggara, Bapak R.W., menilai bahwa insiden ini berpotensi menjadi titik balik hubungan Kamboja–Thailand jika tidak segera ditangani dengan pendekatan diplomatik yang jernih.
“Penahanan tentara dalam konteks gencatan senjata bisa mengundang eskalasi, terutama jika masing-masing pihak tetap bersikukuh dengan narasinya,” ujar R.W.
Ia juga menekankan bahwa wilayah Preah Vihear yang memiliki nilai sejarah dan simbolik tinggi harus diupayakan untuk dijadikan zona damai permanen, bukan medan konflik yang terus berulang.
Seruan untuk Kembali ke Meja Perundingan
Sejumlah organisasi masyarakat sipil di kedua negara juga mulai menyerukan agar pemerintah menghentikan eskalasi dan kembali ke jalur diplomasi. Lembaga HAM Kamboja dan jaringan perdamaian di Thailand menyatakan keprihatinan mereka atas kemungkinan dampak terhadap warga sipil di sekitar zona perbatasan.
Sementara itu, sejumlah media internasional mulai menyoroti bagaimana perselisihan ini mencerminkan tantangan lebih besar di Asia Tenggara, di mana perbatasan kolonial yang kabur masih menjadi sumber konflik hingga hari ini.
Konflik antara Kamboja dan Thailand memang bukan hal baru, namun kejadian penahanan 20 tentara di tengah gencatan senjata memberikan dimensi baru terhadap proses perdamaian. Dengan narasi yang saling bertolak belakang, solusi jangka pendek dan panjang kini sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik terbuka.
Seluruh dunia kini menanti bagaimana Bangkok dan Phnom Penh akan menyikapi krisis ini. Apakah akan menempuh jalur kompromi atau justru semakin menjauh dari jalur perdamaian?
Untuk perkembangan selanjutnya dan laporan investigasi mendalam, kunjungi JurnalLugas.Com.
