JurnalLugas.Com — Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada terpidana kasus suap, Hasto Kristiyanto, tidak memiliki hubungan langsung dengan sikap dukungan PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya memandang dua hal ini adalah isu yang berbeda dan tidak saling berkaitan,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Dukungan PDIP Sudah Disampaikan Sebelumnya
Menurut Dasco, jauh sebelum pemerintah mengumumkan amnesti untuk Hasto maupun sebelum digelarnya Kongres ke-6 PDIP di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah beberapa kali mengutarakan dukungannya terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai positif.
Ia menjelaskan bahwa Megawati, dalam beberapa kesempatan pertemuan, telah menggarisbawahi bahwa program-program pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat akan mendapatkan dukungan penuh dari PDIP. Namun, partai berlambang banteng moncong putih itu juga siap memberikan masukan maupun kritik jika ada kebijakan yang dianggap kurang tepat.
Kritik Konstruktif Tetap Diperlukan
Dasco mengapresiasi sikap PDIP yang memberikan dukungan tanpa menghilangkan peran pengawasan. Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran tetap membutuhkan kritik yang bersifat membangun agar visi dan program dapat berjalan optimal.
“Dukungan bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Kritik yang konstruktif adalah bagian dari proses memperbaiki jalannya pemerintahan,” kata Dasco.
Politikus Gerindra itu menambahkan, dukungan serta masukan konstruktif sebaiknya juga datang dari partai-partai lain di parlemen. Dengan begitu, program-program prioritas pemerintah bisa terealisasi secara maksimal demi kepentingan rakyat.
Belum Ada Kepastian PDIP Masuk Pemerintahan
Terkait kemungkinan PDIP bergabung dalam kabinet, Dasco mengaku belum mendapatkan informasi resmi. Ia meminta agar pertanyaan tersebut langsung diajukan kepada pihak pemerintah.
Hal ini menanggapi arahan Megawati kepada para kader PDIP saat kegiatan Bimbingan Teknis Anggota Legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, akhir pekan lalu, yang berisi instruksi untuk mendukung pemerintahan Prabowo.
“Saya kira soal PDIP akan masuk atau tidak ke dalam pemerintahan, itu sepenuhnya wewenang pemerintah. Saya sendiri belum mendengar kabar pastinya,” ujarnya.
Sikap Resmi PDIP
Sebelumnya, pada Kamis (31/7/2025), Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyampaikan bahwa Megawati telah mengarahkan para kadernya untuk memberikan dukungan terhadap langkah-langkah positif pemerintah. Menurutnya, dukungan ini bertujuan menjaga stabilitas negara serta memastikan jalannya pemerintahan tetap pada rel yang benar.
“Selain mendukung, PDIP juga punya gagasan-gagasan yang bisa membantu pemerintah bekerja lebih baik,” ungkap Deddy di Nusa Dua, Badung, Bali.
Pada Sabtu (2/8/2025), Megawati menegaskan bahwa PDIP memilih untuk tidak bergabung dalam kabinet, namun akan tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat.
Meski demikian, ia menegaskan partainya tidak akan menjadi oposisi. Sikap PDIP adalah memastikan pembangunan nasional berjalan sesuai konstitusi.
Tetap Kritis dan Tegas
Megawati menambahkan bahwa PDIP akan bersikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, maupun aturan hukum yang berlaku.
“Jika ada kebijakan yang tidak sejalan dengan amanat rakyat, PDIP akan menyampaikan keberatannya secara tegas,” ujarnya.
Menurutnya, keberpihakan politik tidak selalu ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan pada prinsip kebenaran dan moralitas politik sebagaimana diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno.
Dengan demikian, meski tidak masuk kabinet, PDIP berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo selama kebijakannya pro-rakyat, namun tetap siap mengoreksi jika ditemukan penyimpangan.
Baca berita politik lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
