JurnalLugas.Com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa aparat TNI maupun Polri tidak melakukan razia terhadap masyarakat yang mengibarkan bendera bertema One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Enggak ada itu (razia),” tegasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Prasetyo menegaskan, pemerintah tidak mempermasalahkan keberadaan bendera bertema bajak laut tersebut selama tidak diposisikan untuk merendahkan atau menyaingi Bendera Merah Putih. Menurutnya, pengibaran bendera fiksi seperti One Piece bisa saja dianggap sebagai ekspresi seni atau kritik sosial.
“Pelarangan hanya berlaku jika ada pihak yang membenturkan dengan bendera Merah Putih, apalagi sampai menghasut untuk lebih memilih bendera ini daripada Merah Putih. Itu enggak boleh,” ujarnya.
Dorong Semarak Kemerdekaan
Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan pemerintah justru mendorong semangat kemerdekaan melalui kerja sama berbagai pihak, mulai dari RT, RW, camat, Babinsa, bhabinkamtibmas, hingga kepala daerah. Bentuknya antara lain lomba, kerja bakti, pemasangan umbul-umbul, serta atribut kemerdekaan lainnya.
“Kalau keliling ke daerah, suasananya semarak. Desa-desa kreatif pasang umbul-umbul dan baliho untuk menunjukkan nasionalisme dan cinta tanah air,” katanya.
Prasetyo menilai, inisiatif masyarakat dalam menghiasi lingkungan menjadi bukti nyata kecintaan terhadap Indonesia.
Fenomena Bendera One Piece
Belakangan, publik ramai membicarakan pengibaran bendera bajak laut dari manga Jepang One Piece yang memiliki latar hitam bergambar tengkorak putih tersenyum, dengan dua tulang bersilang di belakangnya dan topi jerami kuning khas tokoh Monkey D. Luffy.
Fenomena ini muncul di berbagai daerah menjelang 17 Agustus. Sebagian masyarakat menganggapnya hiburan dan ekspresi kreatif, namun tak sedikit yang menilai hal itu kurang pantas di momen sakral kemerdekaan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengingatkan bahwa pengibaran bendera tengkorak berpotensi dipandang sebagai provokasi. “Itu bisa menurunkan kewibawaan Bendera Merah Putih,” ujarnya.
Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa semangat kemerdekaan tetap menjadi prioritas, dan masyarakat diimbau memaknainya dengan cara yang positif.
Selengkapnya kunjungi JurnalLugas.Com
