JurnalLugas.Com – Hasil survei terbaru Indonesian Social Survey (ISS) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 78 persen, sebuah angka yang cukup mengejutkan di tengah realitas keseharian masyarakat yang kian sulit.
Direktur Eksekutif ISS, Whinda Yustisia, dalam diskusi publik “80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Bagaimana Kualitas Hidup Manusia Indonesia Saat Ini?” di Jakarta, Kamis (21/8/2025), menyebut mayoritas masyarakat menilai hidup mereka relatif bahagia, sehat, dan aman. Bahkan, indeks kualitas hidup nasional berada di angka 65 dari 100, yang digolongkan “cukup baik”.
“Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden mencapai 90,9 persen, tertinggi sejak reformasi,” ujarnya.
Namun, di balik angka-angka optimis tersebut, terdapat jurang lebar antara persepsi dan realitas ekonomi rumah tangga.
Rakyat Terhimpit Ekonomi, Pajak dan Biaya Hidup Naik
Survei ISS memang menunjukkan skor tinggi dalam aspek rasa aman (72,3), kesehatan (70,1), dan kepercayaan sosial (70,2). Tetapi justru pada dimensi kesejahteraan ekonomi, nilainya anjlok ke angka 42,6, terendah dari tujuh indikator utama.
Ironisnya, saat masyarakat masih berkutat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, pemerintah mendorong penerapan pajak baru dan royalti musik di ruang publik. Belum lagi kenaikan tunjangan anggota DPR, yang menjadi sorotan publik karena dinilai berbanding terbalik dengan realitas rakyat kecil.
“Bagi sebagian besar keluarga, isu utama bukan sekadar rasa aman atau partisipasi politik, melainkan bagaimana bertahan hidup dengan penghasilan terbatas,” kata seorang analis kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.
Program Makan Bergizi Gratis: Apresiasi Tinggi, Manfaat Terbatas namun orang tua ragu.
Salah satu program yang dianggap berhasil adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Survei ISS menemukan 89 persen responden mengenal program ini, dan 82 persen menilai bermanfaat.
Fithra Faisal, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, menyebut MBG sebagai upaya pemerintah meringankan beban keluarga.
“Dua anak sekolah bisa menghemat pengeluaran hingga Rp600 ribu per bulan,” ujarnya.
Namun, beberapa orang tua menilai manfaat program ini hanya menutup sebagian kecil beban hidup, bukan solusi komprehensif di tengah tingginya biaya kebutuhan sehari-hari, ditambah terdapat kasus keracunan MBG terhadap anak di beberapa daerah membuat keraguan para orang tua.
Kontras Kesejahteraan dan Elit Politik
Di sisi lain, kebijakan elit politik justru semakin menambah jurang ketidakadilan. Saat rakyat dihadapkan pada tarif listrik, pajak barang, hingga kenaikan ongkos transportasi, tunjangan pejabat negara terus bertambah.
“Publik bisa saja merasa puas dengan presiden karena program sosial yang terlihat nyata. Tapi ketika melihat gaya hidup para wakil rakyat, wajar jika muncul pertanyaan tentang keadilan sosial,” ujar seorang akademisi politik dari Universitas Negeri Jakarta.
Menuju Indonesia Emas 2045 atau Ilusi Kesejahteraan?
Pemerintah menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi era Society 5.0. Anggaran Rp757,8 triliun telah dialokasikan untuk pendidikan, termasuk renovasi sekolah dan peningkatan kualitas guru.
Namun, tantangan utama tetap pada daya beli masyarakat. Jika kebijakan fiskal dan anggaran lebih banyak dirasakan elit politik ketimbang rakyat, maka optimisme survei hanya akan menjadi ilusi kesejahteraan.
“Indeks kualitas hidup bisa saja terlihat membaik, tapi jika dapur rakyat tetap kosong, kebahagiaan itu rapuh,” tutup Whinda.
📌 Informasi seputar isu-isu nasional lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com.
