JurnalLugas.Com – Gelombang demonstrasi besar melanda Australia pada Minggu, 24 Agustus 2025. Puluhan ribu warga di lebih dari 40 kota dan wilayah turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap perang Israel di Gaza. Aksi ini sekaligus menuntut pemerintah federal memberlakukan sanksi ekonomi dan menghentikan perdagangan senjata dengan Israel.
Menurut laporan SBS, unjuk rasa diorganisir oleh Palestine Action Group. Tujuannya jelas: menekan Canberra agar bersikap tegas atas agresi Israel di Gaza.
Lautan Massa di Kota-Kota Besar
Josh Lees, salah satu penggerak aksi, menyebut jumlah massa di Sydney mencapai 40 ribu orang, sementara di Melbourne diperkirakan 50 ribu hingga 60 ribu peserta. Di Hobart sekitar 10 ribu orang, dan ribuan lainnya terlihat di Perth serta Brisbane.
Meski kepolisian Brisbane hanya mencatat kehadiran sekitar 10 ribu demonstran, pihak penyelenggara mengklaim jumlahnya mendekati 50 ribu.
Tekanan Politik Menguat
Senator Partai Hijau, Larissa Waters, menegaskan bahwa pemerintah Australia akan merasakan tekanan dari publik. “Banyak warga menyerukan perdamaian, meminta sanksi terhadap Israel sebagaimana kita lakukan terhadap Rusia, serta mendesak penghentian perdagangan senjata,” ujarnya di Brisbane.
Sementara itu, Senator independen Lidia Thorpe dalam orasinya di Melbourne menilai perjuangan rakyat Palestina sejalan dengan perjuangan masyarakat adat Australia. Ia mengecam suplai suku cadang jet tempur F-35 ke Israel, seraya menekankan, “Satu-satunya cara untuk melihat hasil adalah memboikot Israel dalam segala bentuk.”
Dari Canberra, Senator David Pocock juga menyerukan langkah tegas pemerintah, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin Israel.
Seruan Solidaritas dan Hak Asasi
Di Sydney, penyelenggara aksi Amal Nasser menuntut sanksi ekonomi yang “melumpuhkan” serta penghentian perdagangan senjata. Ia menyinggung krisis pangan di Gaza yang menurutnya dijadikan alat perang.
Jurnalis Antoinette Lattouf menyoroti bahaya yang dihadapi wartawan di Gaza, mengingatkan publik pada kisah reporter Wael al-Dahdouh yang kehilangan keluarganya akibat serangan udara ketika sedang bertugas.
Mantan Australian of the Year, Grace Tame, juga turut bersuara. Ia menegaskan bahwa tekanan publik bisa menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan penguasa.
Dari Kota Besar hingga Kota Kecil
Aksi serupa tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Demonstrasi juga digelar di Mackay, Bathurst, hingga Margaret River. Massa membawa poster bertuliskan “Stop Genocide” dan meneriakkan “Free Free Palestine.”
Meski demikian, pengadilan lokal di Queensland sebelumnya sempat melarang aksi pro-Palestina melintasi Story Bridge di Brisbane dengan alasan keamanan.
Perang Gaza
Sejak Oktober 2023, agresi militer Israel di Gaza telah merenggut lebih dari 62.600 jiwa. Selain korban jiwa, wilayah Gaza juga mengalami kehancuran besar-besaran serta kelaparan yang terus memburuk.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).
Suara Rakyat Jadi Tekanan Global
Gelombang unjuk rasa di Australia memperlihatkan bahwa isu Palestina bukan hanya persoalan kawasan Timur Tengah, melainkan juga isu kemanusiaan global. Tekanan publik di negara demokrasi seperti Australia berpotensi menjadi dorongan kuat agar pemerintah mengubah kebijakannya terhadap Israel.
Banyak pengamat menilai, aksi massa ini bisa menjadi titik balik bagi diplomasi luar negeri Australia, terutama dalam sikapnya terhadap konflik Gaza.
Sumber berita lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com
