JurnalLugas.Com – Sekelompok demonstran yang tergabung dalam kelompok No Azure for Apartheid pada Senin (25/8) melakukan aksi mengejutkan dengan menyerbu kantor pusat Microsoft di Redmond, Washington. Para pengunjuk rasa berhasil menerobos ruang kerja Presiden Microsoft, Brad Smith, di Gedung 34, sebagai bentuk protes atas kontrak perusahaan dengan Israel.
Aksi ini kemudian disiarkan langsung melalui platform Twitch pada Selasa (26/8), di mana para demonstran mengibarkan spanduk dan meneriakkan slogan, “Brad Smith, kau tidak bisa bersembunyi, kau mendukung genosida!” Selain itu, mereka juga memamerkan tiruan surat panggilan pengadilan yang menuduh Smith melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sumber menyebutkan bahwa aksi tersebut melibatkan karyawan aktif Microsoft serta mantan karyawan yang sebelumnya dipecat karena aktivisme serupa.
Menurut catatan kelompok itu, aksi ini merupakan eskalasi terbaru setelah berbulan-bulan protes terhadap kontrak komputasi awan Microsoft dengan Israel, yang masih dianggap berkontribusi terhadap kekerasan di Gaza. Baru-baru ini, terungkap bahwa Israel menggunakan layanan Microsoft untuk menyimpan data jutaan panggilan telepon harian warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Aksi protes semacam ini bukan hal baru di industri teknologi. Lebih dari setahun lalu, karyawan Google juga melakukan aksi serupa untuk menuntut penghentian Project Nimbus, proyek komputasi awan senilai 1,2 miliar dolar AS yang dikembangkan bersama Amazon untuk pemerintah dan militer Israel.
Pada April 2024, sembilan karyawan Google melakukan aksi protes terkoordinasi di New York dan California, termasuk menduduki ruang kerja CEO Google Cloud, Thomas Kurian, selama sembilan jam. Mereka menulis tuntutan di papan tulis dan mengenakan kaus bertuliskan “Googler melawan genosida.” Aksi tersebut disiarkan langsung di Twitch, namun tiga hari kemudian 28 karyawan yang terlibat dipecat, menunjukkan risiko tinggi bagi pekerja teknologi yang menentang proyek kontroversial perusahaan mereka.
Para pengamat menilai, protes karyawan di Microsoft dan Google menandai meningkatnya tekanan publik dan internal terhadap perusahaan teknologi besar terkait keterlibatan mereka dalam proyek yang dianggap mendukung pelanggaran hak asasi manusia. Aktivis menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas perusahaan di sektor ini sangat penting untuk mencegah penggunaan teknologi bagi tujuan yang merugikan warga sipil.
Aksi terbaru di Redmond menegaskan bahwa gerakan karyawan protes terhadap kebijakan perusahaan global akan terus menjadi sorotan, terutama di tengah konflik yang berdampak besar terhadap masyarakat sipil. Pihak Microsoft belum memberikan komentar resmi terkait insiden ini.
Sumber dan informasi lebih lanjut dapat diakses di JurnalLugas.Com.
