JurnalLugas.Com – Kepolisian Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menangani insiden tragis kendaraan taktis (rantis) yang menabrak seorang pengemudi ojek online (ojol) hingga meninggal dunia. Peristiwa memilukan itu terjadi di kawasan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, ketika aksi unjuk rasa berujung ricuh.
Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Irjen Pol Abdul Karim, menekankan bahwa penyelidikan dilakukan dengan cepat dan terbuka. Ia menyebut bahwa kasus ini tidak hanya ditangani secara internal, melainkan juga melibatkan unsur pengawas eksternal.
“Proses investigasi akan dijalankan secara profesional dan transparan, demi menjamin keadilan bagi korban sekaligus akuntabilitas anggota yang terlibat,” ujarnya.
Komitmen Keterbukaan dan Pengawasan Eksternal
Dalam menangani kasus ini, Propam Mabes Polri tidak bekerja sendiri. Korps Brimob turut dilibatkan mengingat pelaku insiden adalah anggota dari satuan tersebut. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas independen.
Menurut Abdul Karim, keterlibatan Kompolnas penting untuk menjaga obyektivitas proses pemeriksaan. “Dengan adanya pengawasan eksternal, publik dapat melihat keseriusan Polri dalam menangani perkara ini tanpa ada yang ditutup-tutupi,” ucapnya.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa kepolisian berusaha menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kepercayaan masyarakat diharapkan semakin kuat seiring keterbukaan proses hukum yang berlangsung.
Tujuh Anggota Brimob Diperiksa
Saat ini, penyelidikan difokuskan pada tujuh anggota Satuan Brimob Polda Metro Jaya yang berada di dalam kendaraan rantis saat kejadian. Mereka adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu B, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.
Pemeriksaan terhadap mereka dilakukan secara intensif guna mengetahui peran masing-masing dalam insiden tersebut. “Langkah ini penting untuk memastikan siapa yang paling bertanggung jawab,” jelas seorang pejabat kepolisian yang enggan disebutkan namanya.
Peristiwa ini terjadi di tengah kondisi unjuk rasa yang memanas, sehingga menimbulkan sorotan publik dan tuntutan agar proses hukum berlangsung adil.
Tekanan Publik dan Pentingnya Objektivitas
Kasus rantis tabrak ojol ini menjadi ujian serius bagi institusi Polri. Publik menaruh perhatian besar dan menuntut agar penanganan dilakukan tanpa pandang bulu.
Kecepatan proses penyelidikan juga dinilai sangat penting. “Kasus ini jangan sampai berlarut, sebab masyarakat menunggu kepastian hukum. Ketelitian tetap dijaga agar keputusan tidak menimbulkan polemik baru,” ungkap seorang pengamat kepolisian.
Polri sendiri berjanji akan menindak tegas setiap pelanggaran anggotanya sesuai aturan hukum dan kode etik. Sikap ini merupakan bagian dari upaya reformasi internal dan penguatan kepercayaan publik.
Akuntabilitas Polri?
Penanganan insiden di Senayan ini bukan sekadar soal proses hukum, melainkan juga menyangkut citra kepolisian di mata masyarakat.
Dengan melibatkan pengawasan eksternal serta mengedepankan transparansi, Polri berharap dapat membuktikan keseriusannya menegakkan keadilan, bahkan jika kasus tersebut melibatkan aparatnya sendiri.
Langkah cepat dan objektif dalam kasus ini akan menjadi indikator sejauh mana institusi kepolisian mampu menjaga integritas serta kepercayaan publik.
Baca berita selengkapnya di JurnalLugas.Com
