JurnalLugas.Com — Aksi demonstrasi besar-besaran di Kota Mataram pada Sabtu (30/8) siang berakhir ricuh. Amarah massa memuncak hingga Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dibakar dan dijarah. Api melahap seluruh isi bangunan, termasuk dokumen penting serta aset berharga, hingga tak ada satu pun yang tersisa.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menyampaikan kondisi gedung pasca-insiden benar-benar porak-poranda. Menurutnya, semua dokumen dan fasilitas dewan ludes terbakar. “Tidak ada yang bisa diselamatkan, semuanya habis,” ujarnya singkat di Mataram.
Dua Gedung Ludes Terbakar
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dua gedung menjadi korban amuk massa, yakni gedung utama DPRD yang sehari-hari digunakan untuk rapat paripurna, serta gedung Sekretariat DPRD yang difungsikan bagi aparatur sipil negara. Keduanya kini hanya menyisakan puing-puing hitam dan kerangka bangunan.
Hingga kini, nilai kerugian belum dapat dipastikan. Isvie menekankan bahwa proses inventarisasi masih dilakukan pemerintah provinsi bersama tim terkait untuk mengetahui jumlah kerusakan secara detail. “Itu aset pemprov, nanti akan dihitung kerugiannya,” jelasnya.
Komitmen DPRD Tetap Bekerja
Meski kehilangan kantor utama, DPRD NTB menegaskan tidak akan berhenti menjalankan fungsi kelembagaan. Para anggota dewan tetap berkomitmen melayani masyarakat di tengah keterbatasan.
Untuk sementara, aktivitas kedewanan dilakukan di tenda darurat yang didirikan di halaman gedung DPRD. Fasilitas sementara ini dimanfaatkan untuk rapat-rapat kecil dan koordinasi internal.
Sementara itu, agenda paripurna yang membutuhkan ruang lebih luas dipindahkan ke Gedung Sangkareang di kompleks Kantor Gubernur NTB. Langkah tersebut diambil agar roda pemerintahan tidak terhambat.
“Kerja dewan tidak boleh berhenti. Kami tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan,” tegas Isvie.
Kebakaran dan penjarahan ini menjadi pukulan besar bagi lembaga legislatif daerah. Selain menimbulkan kerugian material, insiden ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keamanan fasilitas publik serta bagaimana pemerintah daerah menjaga kelancaran tugas wakil rakyat.
Meski demikian, semangat DPRD NTB untuk tetap berfungsi menunjukkan tekad kuat agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki kondisi pasca-insiden dan memastikan peristiwa serupa tidak terulang.
Baca berita lengkap lainnya di JurnalLugas.Com.
