JurnalLugas.Com — Kabinet Thailand resmi menunjuk Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai sebagai perdana menteri sementara pada Sabtu (30/8/2025), sehari setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Paetongtarn Shinawatra yang tengah menjalani masa penangguhan akibat pelanggaran etika.
Menteri Kantor Perdana Menteri, Chusak Sirinil, menegaskan bahwa Phumtham akan menjalankan tugas dengan kewenangan penuh. “Kabinet sudah menyiapkan kerangka kerja ketat untuk memastikan stabilitas selama masa transisi, tanpa melewati batas mandat sementara,” ujarnya dikutip dari Bangkok Post.
Pemilihan Perdana Menteri Baru
Dewan rendah parlemen dijadwalkan bersidang pada 3–5 September untuk memilih perdana menteri baru dari daftar calon yang telah diajukan sejak pemilu Mei 2023. Hingga pemerintahan baru terbentuk, kabinet yang ada saat ini akan tetap bekerja sesuai amanat konstitusi.
Latar Belakang Pemberhentian Paetongtarn
Paetongtarn Shinawatra diberhentikan setelah pengadilan menilai komunikasinya dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen melanggar etika jabatan. Dalam percakapan tersebut, ia dikatakan mengkritik komandan Wilayah 2 Tentara Thailand di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan. Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah menangguhkan tugas Paetongtarn sejak bulan lalu hingga keputusan final keluar.
Dinamika Politik Thailand
Kasus ini menambah daftar panjang ketidakstabilan politik di Thailand. Sejak penggulingan Thaksin Shinawatra pada 2006, negeri Gajah Putih kerap dilanda ketegangan antara pemimpin terpilih dan lembaga peradilan maupun militer. Situasi terbaru ini menunjukkan bagaimana tarik-menarik kekuasaan masih menjadi tantangan utama bagi konsolidasi demokrasi di Thailand.
Perhatian kini tertuju pada proses pemilihan perdana menteri baru pekan depan, yang akan menentukan arah politik Thailand di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian.
Baca berita politik internasional lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
