JurnalLugas.Com — Mahkamah Konstitusi Thailand resmi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Jumat, 29 Agustus 2025. Putusan ini dijatuhkan hanya setahun setelah ia memimpin pemerintahan, dengan alasan pelanggaran etika terkait percakapan telepon yang bocor dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.
Langkah tersebut menjadi pukulan telak bagi dinasti politik Shinawatra yang selama dua dekade terakhir kerap berhadapan dengan militer maupun pengadilan dalam perebutan kekuasaan di Negeri Gajah Putih.
Dinasti Shinawatra Kembali Tumbang
Paetongtarn, perdana menteri termuda Thailand sekaligus anak mantan PM Thaksin Shinawatra, adalah pemimpin keenam dari keluarga miliarder tersebut yang dipaksa turun dari kursi kekuasaan.
Dalam putusannya, pengadilan menyebut Paetongtarn melakukan pelanggaran etika karena percakapan telepon bocor pada Juni lalu. Dalam rekaman itu, ia terdengar menunjukkan sikap tunduk kepada Hun Sen, tepat saat Thailand dan Kamboja berada di ambang konflik perbatasan. Beberapa minggu setelahnya, pertempuran singkat pecah dan berlangsung selama lima hari.
“Keputusan ini mempertegas peran Mahkamah Konstitusi sebagai aktor sentral dalam dinamika politik Thailand,” ujar Stithorn Thananithichot, analis politik Universitas Chulalongkorn.
Jalan Terjal Pheu Thai
Putusan pengadilan membuat Partai Pheu Thai kehilangan posisi tawar di parlemen. Koalisi yang mereka bangun dinilai rapuh dan berpotensi retak di tengah proses pemilihan perdana menteri baru.
Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai saat ini ditunjuk untuk memimpin pemerintahan sementara bersama kabinet, hingga parlemen menentukan pengganti resmi. Namun, proses ini diperkirakan tidak akan mulus.
“Menunjuk perdana menteri baru akan sulit dan bisa memakan waktu lama. Tidak mudah bagi semua pihak untuk menyatukan kepentingan,” tambah Thananithichot.
Kandidat Perdana Menteri
Saat ini, ada lima nama yang memenuhi syarat untuk menjadi perdana menteri, meski hanya satu berasal dari Pheu Thai, yakni Chaikasem Nitisiri (77), mantan jaksa agung yang selama ini menjaga profil rendah dalam politik.
Nama lain yang disebut-sebut adalah mantan PM Prayut Chan-o-cha, meski ia telah menyatakan pensiun dari dunia politik, serta Anutin Charnvirakul, eks wakil perdana menteri yang partainya menarik dukungan setelah skandal telepon bocor.
Politik dalam Ketidakpastian
Pemberhentian Paetongtarn menambah daftar panjang perdana menteri Thailand yang dicopot melalui intervensi lembaga hukum maupun militer. Ia menjadi perdana menteri kelima dalam 17 tahun terakhir yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, perekonomian Thailand tengah lesu. Bank sentral memproyeksikan pertumbuhan hanya 2,3 persen tahun ini, sehingga ketidakstabilan politik dikhawatirkan makin menghambat reformasi dan pemulihan ekonomi.
Bagi publik, krisis politik ini menambah kekecewaan atas lambannya perubahan. “Pheu Thai kini berada dalam posisi yang semakin tidak menguntungkan,” tegas Thananithichot.
Putusan ini menandai babak baru dalam perseteruan antara kubu reformis yang didukung rakyat dengan kelompok konservatif-royalis yang menguasai struktur kekuasaan. Dinasti Shinawatra sekali lagi menghadapi guncangan besar, dan masa depan politik Thailand kembali berada di persimpangan.
Apakah parlemen mampu menghasilkan pemimpin baru yang diterima semua pihak, atau justru jalan buntu ini mendorong terjadinya pemilu lebih awal, masih menjadi tanda tanya besar.
Untuk berita politik internasional lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
